Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menjelaskan kalau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Surabaya mulai, Senin (13/1/2025) lalu, maupun beberapa daerah yang dimulai lebih awal sepekan sebelumnya masih tahap uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wali Kota mengatakan, pelaksanaan uji coba ini murni di-handle oleh BGN dan pemerintah daerah hanya sebatas mendapatkan pemberitahuan saja kalau sekolah di wilayahnya ditunjuk untuk pelaksanaan.
“Ini kan uji cobanya Badan Gizi. Jadi di semua wilayah Indonesia termasuk seluruh Jawa Timur ini bukan pemerintah daerahnya tidak tahu, tapi yang bergerak ini adalah badan gizi, dan (sifatnya) masih uji coba,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, Jumat (17/1/2025).
Demikian dengan kurasi dapur umum yang bertugas mengolah dan mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah, Eri mengatakan yang menentukan teknisnya juga dari BGN.
“Ketika dia (dapur umum) diberikan kepercayaan itu, dan mendapatkan izin, maka dia harus melayani 3500 porsi makanan untuk anak-anak makan gratis,” ucapnya.
Termasuk kebijakan mendahulukan sekolah yang lebih dekat dengan dapur umum untuk menerima MBG, menurut Eri juga kebijakan dari BGN.
“Jadi kalau pemerintah daerah ditanyain (soal MBG), InsyaAllah gaonok seng ngerti (tidak ada yang tahu). Kenapa kok ditentukan dapur umum itu? Kenapa kok UMKM tidak dilibatkan? Kita belum ada yang tahu, karena ini namanya masih uji coba,” bebernya.
Sebagai informasi, program MBG yang dimulai di Surabaya Senin lalu menyasar lima sekolah perwakilan tiap jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, serta SMA/SMK. Rinciannya yakni TK Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1 Surabaya.
Terkait dipilihnya sekolah-sekolah itu untuk pelaksanaan MBG, Eri kembali menegaskan kalau yang menunjuk adalah BGN. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya mendapatkan pemberitahuan saja.
“Itu mereka yang menentukan. Kita hanya dikasih tau saja. Kalau SMA/SMK juga dikasih tau ke pemerintah provinsi. Jadi kenapa di situ ya, mungkin karena terdekat dengan dapur umumnya,” ucapnya.
Ditanya soal lokasi dapur umur, Eri juga mengaku belum mengetahui lokasi pastinya. “Dapur umum letaknya dimana, itu juga (pemerintah daerah) tidak tahu, karena itu bukan wewenang daerah, tapi badan gizi,” jelasnya.
Meski demikian, Eri pada kesempatan itu juga berpesan supaya tidak ada kegaduhan selama masa uji coba MBG, seperti mempermasalahkan menu makanan, serta porsi.
“Ayo yang baik ini kita support, kalau ada kekurangannya, ya ayo juga kita diberikan masukan. Sehingga uji coba yang baik ini, bisa berjalan dengan baik juga. Kalau kita ngomong kekurangan, kapan yang bagus bisa berlaku. Saya yakin orang Surabaya tidak seperti itu,” jelasnya.
Terakhir, dia memastikan kalau nanti akhirnya program itu diserahkan ke daerah, Pemkot Surabaya siap mensuport penuh. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran Rp1 triliun di APBD 2025 untuk MBG.
“Kami sudah sepakat dengan DPRD, kalau ini diberikan untuk makan gratisnya anak-anak di Surabaya, kamis sudah menganggarkan APBD Rp1 triliun. Tapi kita nunggu juknisnya (petunjuk teknis) juga,” tandasnya. (bil/faz)