Eri Kumpulkan Pejabat Jelang Rombak Jabatan, Minta Tuntaskan Data Warga Miskin dan Berantas Judi Merpati

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengumpulkan pejabat struktural dan memberi sejumlah instruksi jelang perombakan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Dalam pengarahannya di Graha Sawunggaling pada Selasa (11/2/2025) hari ini, Eri minta data warga miskin terbaru. Ia minta data itu selesai maksimal akhir Februari 2025 untuk menentukan prioritas anggaran.

“Karena nanti (data) itu lah yang akan bisa menentukan prioritas anggaran kita di tahun 2025. Tidak ada toleransi lagi, maka itu saya minta Februari ini harus selesai, karena saya sudah minta sejak tahun lalu,” kata Eri.

Arahan lain, ia minta jajaran menindak tegas jika menemukan warung pangku yang beroperasi.

“Surabaya ini kota yang penuh dengan kaidah agama, maka saya tidak ingin ada warung pangku (praktik jualan kopi disertai penyediaan layanan teman wanita) di kota ini. Apapun itu, lawan. Karena ini sudah melanggar aqidah agama,” tegasnya.

Termasuk melarang peredaran minuman keras (miras) selain tempat yang punya izin resmi. “Kita tidak bisa menghindari keberadaan tempat hiburan malam yang punya izin. Tapi saya tidak mau miras dijual bebas di warung-warung, toko-toko kecil atau di perumahan,” imbuhnya.

Ia juga minta praktik-praktik perjudian merpati atau jenis lain di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

“Tidak ada judi di Surabaya, apakah itu judi burung dara (merpati) atau judi lainnya. Kalau ada, harus berani melawan,” tambahnya.

“Saya tidak ingin ada warung pangku, tidak ingin ada perjudian, tidak ingin ada peredaran minuman keras yang dijual ilegal. Gandeng Polsek dan Koramil untuk menyelesaikan semuanya,” katanya.

Terakhir pungutan liar (pungli) dan parkir liar di Kota Surabaya harus ditiadakan.

“Saya tidak mau ada parkir liar dan pungutan liar di Surabaya, baik dari pegawai honorer atau PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semua harus bersih,” tambahnya.

Sementara perombakan jabatan yang akan dilakukan menunggu paparan proposal visi-misi setiap pejabat. Pengumpulannya maksimal pekan ini.

“Seluruh pejabat struktural yang ada di masing-masing PD (Perangkat Daerah), baik lurah, camat, kepala dinas, dan kepala bagian, maupun staf ahli, asisten, sekda. Semuanya membuat proposal untuk dirinya masing-masing, dan jabatan sesuai dengan janjinya yang akan dilakukan dan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah kota,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, usai dilantik 20 Februari 2025, Eri berencana mengajukan ke Kemendagri untuk perombakan jabatan Maret, lebih cepat dari aturan seharusnya 6 bulan pascapelantikan. (lta/saf/ipg)