Eri Cahyadi Pastikan Evaluasi OPD, Kepala Dinas Kemungkinan Dirotasi Akhir Bulan Ini

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memastikan akan melakukan reformasi birokrasi di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) telah dilakukan, dan menurutnya sejumlah posisi berpotensi diganti pada akhir April 2025.

Hal itu disampaikan Eri di depan jajaran Kepala OPD-nya, saat siaran Semanggi Suroboyo”Halalbihalal On The Air” di Radio Suara Surabaya, Jumat (11/4/2025) pagi.

Ia mengatakan bahwa reformasi ini dibutuhkan karena menurutnya masih ada kepala dinas yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kota.

“Reformasi ada. Karena kemarin setelah ada acara itu kan (seleksi lelang jabatan), oh ternyata (ada beberapa yang) penempatannya tidak di sini nih. Karena dia tidak berani,” ujar Eri.

Adapun dalam halal bihalal dengan seluruh kru Suara Surabaya Media di kantor Jalan Raya Bukit Darmo No. 22-24 Surabaya, turut hadir Erna Purnawati Asisten I Pemerintah Kota Surabaya dan hampir seluruh Kepala OPD/Dinas mulai Syamsul Hariadi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, M. Fikser Kasatpol PP/ Plt. Kepala Diskominfo, Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan, Dedik Irianto Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Laksita Rini Sevriani Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Eddy Christijanto Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tundjung Iswandaru Kepala Dinas Pehubungan, hingga Febrina Kusumawati Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Eri pada kesempatan itu menegaskan kalau dirinya membutuhkan pemimpin OPD yang berani, berkomitmen, inovatif, dan tentunya humanis. Keempat karakter itu menurut dia jadi standar utama untuk menentukan apakah seorang kepala dinas layak menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkot Surabaya.

Dalam proses evaluasi, ia mengaku mengulas langsung komitmen dan capaian kinerja kepala dinas, serta menayangkan sesi tersebut secara terbuka melalui YouTube, agar masyarakat juga bisa menilai.

“Saya cuma tanya gini (kepada para kepala OPD), apa sih komitmenmu dengan saya? Akhirnya komitmen itu rata-rata ngambang, Pak. Terus saya bilang tidak bisa begitu,” katanya.

Pada kesempatan itu, Eri mencontohkan penilaian konkret mulai target pengelolaan sampah yang harus dikurangi jumlahnya dari 1.600 ton menjadi 1.300 ton per hari, hingga pengurangan titik banjir dan parkir liar oleh dinas terkait. Semua target tersebut, tegasnya, harus disertai dengan indikator yang jelas dan terukur.

“Kalau tidak ini, tidak terpenuhi, maka saya mengundurkan diri, dan dicopot, dan ini-ini,” ujarnya, merujuk pada pernyataan tertulis komitmen yang ditandatangani para kepala dinas.

Lebih jauh, Eri menyampaikan rencananya untuk menyebarkan seluruh komitmen kepala OPD ke publik agar bisa dipantau langsung oleh warga Surabaya. Tujuannya, supaya seluruh warga bisa mengetahui karakteristik dan komitmen para kepala dinas.

Sementara saat disinggung terkait waktu pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Eri hanya menjawab singkat: “Insyaallah di akhir bulan ini.” (bil/ipg)