Eri Cahyadi: OERR Perlu Rp6 Triliun, Tak Bisa Dikerjakan Hanya dengan APBD Surabaya

Proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menuntaskan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Outer East Ring Road (OERR), penghubung kawasan Jembatan Suramadu di Surabaya hingga Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo masih menyisakan PR.

Kendala proyek yang ditarget selesai pada 2026 itu ada pada segi pembiayaan yang kurang lebih sekitar Rp6 triliun, termasuk untuk pembebasan lahan. Jumlah itu dinilai tidak akan mampu ditampung sepenuhnya jika hanya memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya yang sebesar Rp12 triliun.

Menurut Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, APBD Rp12 triliun itu memang besar. Tapi dia mengingatkan, dari APBD Rp12 triliun itu pun juga sudah dilakukan pembagian untuk sektor-sektor tertentu; seperti gaji pegawai; pendidikan, kesehatan termasuk UHC/BPJS; serta operasional lainnya seperti pompa, listrik, dan lain-lain kurang lebih Rp500 miliar.

“APBD kita tuh Rp12 triliun, Pak, gajinya pegawai Surabaya yang puluhan ribu ini termasuk dengan P3K yang baru masuk itu Rp3,6 triliun. Gaji tok. Berarti total kalau kesehatan itu kami 20 persenan atau sekitar Rp2,4 triliun, ditotal jadi 9,4 triliun. Berarti anggaran yang kita punya, itu hanya 2,6 triliun (untuk OERR),” ujar Eri waktu mengisi program Semanggi Suroboyo, Jumat (11/4/2025).

Karenanya, Eri menyebut bahwa penyelesaian OERR itu tak mungkin sepenuhnya dikerjakan pakai dana APBD Surabaya, terlebih kalau sisa dananya hanya Rp2,6 triliun untuk pengerjaan OERR. Padahal, lanjut Eri, total kebutuhan pembangunan di Surabaya mencapai sekitar Rp20 triliun.

“Saya punya hanya anggaran Rp2 triliun dalam satu tahun yang bisa saya utek-utek (otak atik).

Karenanya, Eri mengusulkan pembiayaan proyek besar seperti OERR ini bisa dilakukan lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), atau lewat pihak ketiga. Apalagi, menurutnya sudah ada arahan dari Prabowo Subianto Presiden terkait hal tersebut.

“Pak Presiden tuh menyampaikan, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan, menggunakan KPBU. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha,” kata Eri.

Menurutnya, KPBU menjadi opsi realistis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis. tanpa membebani APBD secara penuh dan langsung.

“Kalau kita tidak (segera) menyiapkan OERR dan lingkar barat, Surabaya ini tidak cepat berkembang ekonominya. Tapi kalau menggunakan uang APBD, nggak mungkin,” katanya.

Eri juga menegaskan pentingnya transparansi kepada warga Surabaya mengenai prioritas pembangunan dan keterbatasan anggaran kota. Ia ingin ke depan pembahasan perencanaan pembangunan disiarkan secara langsung agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

“Ini yang gak pernah disampaikan. Kalau saya hanya punya uang Rp2 triliun dalam satu tahun, ketika saya butuh 20 triliun, berarti saya kan butuh 10 tahun untuk menyelesaikan tadi,” kata Eri.

“Makanya saya pengen ada live streaming pembahasan itu, biar warga Surabaya tahu,” pungkasnya. (bil/ipg)