Eri Beberkan Langkah Jangka Pendek dan Panjang Tangani Banjir Surabaya Imbas Luapan Sungai
Kamis, 2 Januari 2025 | 18:10 WIB
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memberi sinyal akan merombak roda pemerintahan 2025 berdasarkan adu visi-misi pejabat mulai kelurahan, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh mengajukan jabatan yang diinginkan dengan tingkat eselon sama, disertai proposal program kerja ke depan.
“Sekarang jabatan itu kepala bidang,, kepala dinas, staf ahli, sekda, asisten, kan sudah tidak ada lagi kepala seksi. Eselon kepala dinas dan eselon sekda itu sama. Jadi berputar itu hal biasa, mangkanya saya mau menerapkan itu,” kata Eri saat pengarahan jajaran, Jumat (3/1/2025).
Proposal itu nantinya akan diseleksi bersama dengan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Surabaya.
“Semuanya saya minta bertarung, seumpama, dinas A, kepala dinasnya proposalnya ternyata dia gak bisa (bertanggungjawab), kalah dengan yang (mengajukan) baru, dia bisa menjanjikan, terus kita lihat kepala dinas ini dia sudah berapa tahun di dinas ini. Kalau outputnya tidak tercapai, harus turun, gak menjabat, eselon tetap,” bebernya.
Penerapan ini menurutnya sudah sesuai dengan aturan kepegawaian, yaitu mengevaluasi kinerja jajaran setiap enam bulan.
“Sudah, sudah ada 2024 (evaluasi), karena itu saya mulai 2025 dengan proposal,” tegasnya.
Sementara untuk direksi BUMD, juga akan diberlakukan mekanisme serupa, adu visi-misi untuk mengisi jabatan terutama proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ingin dihasilkan. Salah satunya rencana inovasi Kebun Binatang Surabaya menjadi taman safari.
“Misalnya (PD Pasar) semua pasar diperbaiki tahun 2025, kalau enggak bisa aku harus mundur di tahun 2025. Lalu Kebun Binatang Surabaya kan sekarang (jabatan pemimpin) lagi kosong, kalau dia (ada) punya proposal ya itu harus ngomong,” tuturnya.
Ia memastikan kebijakan ini akan langsung dilakukan usai pelantikannya kembali sebagai Wali Kota Surabaya periode 2025-2029.
“Setelah ini dong, setelah saya pelantikan, iya (setelah Maret) mangkanya saya minta mulai minggu besok sudah ada proposal-proposal,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dede Yusuf Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyebut pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024, yang awalnya Februari menjadi Maret 2025, agar pelaksanaannya serentak. Menunggu seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada yang dijadwalkan Mahkamah Konstitusi (MK) tuntas Maret 2025. (lta/kev/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
