Proyek MLFF Jadi PSN, Anggota Komisi VI Berharap Bisa Segera Berjalan
Jumat, 17 Mei 2024 | 18:09 WIB
DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan supaya Status Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam proyek Surabaya Waterfront Line (SWL) yang menuai penolakan dari sejumlah masyarakat dicabut.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Halim Ketua Komisi D DPRD Jatim setelah menerima aspirasi masyarakat dan nelayan di kawasan Pantai Kenjeran yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maritim Madani.
“Kami sepakat untuk meminta pemerintah mencabut dan membatalkan proyek yang telah masuk dalam daftar PSN tersebut,” ujar Abdul Halim, Kamis (20/2/2025).
Ketua Komisi D DPRD Jatim itu menyebut apabila pembangunan proyek itu dilanjutkan maka akan berdampak terhadap ekosistem pesisir, termasuk area mangrove dan wilayah tangkapan ikan nelayan.
Transparansi perizinan proyek tersebut juga ia pertanyakan, Halim menyebut dinas terkait tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pembangunan PSN tersebut.
“Kami menerima masukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan proyek ini. Ini menunjukkan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Di sisi lain Halim menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini juga tengah mengevaluasi soal perizinan proyek di atas wilayah laut. Buntut munculnya beberapa kasus penerbitan HGB di laut.
Dengan adanya berbagai pertimbangan tersebut, Komisi D DPRD Jatim mendorong pencabutan status PSN dan pembatalan proyek SWL guna melindungi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Sementara itu Heru Budiarto Juru bicara forum masyarakat maritim madani menilai proyek yang dijalankan oleh PT GJA tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan.
Heru meminta DPRD Jatim untuk mengambil sikap dengan rekomendasi pencabutan status PSN dan pembatalan proyek tersebut kepada pemerintah pusat.
“Proyek ini akan berdampak pada lingkungan hidup, mengancam sumber daya alam, serta merugikan masyarakat pesisir,” ucapnya.(wld/kir/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
