Rabu, 16 April 2025

BP Taskin Optimistis Program Prioritas MBG hingga Sekolah Rakyat Kurangi Kemiskinan

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Budiman Sudjatmiko Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) (tengah atas) dan Nanik Sudaryati Deyang Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (keempat kiri atas) di sela-sela kegiatan Kuliah Kerja Profesi I Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri, Jakarta. Foto: Antara

Budiman Sudjatmiko Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) meyakini tiga program prioritas pemerintah mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

“Pemerintahan Prabowo Subianto berusaha memutar ekonomi untuk mengurangi orang miskin dengan menggunakan tiga hal yang menjadi andalannya. Ketiga hal itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah murah, dan sekolah rakyat,” kata Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

Melansir Antara, hal ini dikatakannya saat memberikan Kuliah Kerja Profesi I Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri. Menurut dia, ketiga program ini akan memiliki efek bola salju untuk meredam banyak potensi masalah sosial.

“Bila kita punya generasi berikutnya yang sehat, lingkungan rumahnya baik, dan bersekolah dengan benar, maka kehidupan generasi berikutnya akan lebih baik,” kata Budiman Sudjatmiko.

Pihaknya pun menyoroti perekonomian yang tidak berbasis kewirausahaan menjadi salah satu penyebab situasi perekonomian di Tanah Air saat ini yang belum sehat.

“Masyarakat kita belum bisa mengembangkan intelektualnya untuk berproduksi. Dari sisi ekonomi, banyaknya orang kaya yang tidak mendapatkan uang dari produksi yang benar juga membuat ekonomi tidak berkembang,” kata Budiman Sudjatmiko.

Adanya deindustrialisasi membuat bidang usaha yang mengeksploitasi alam lebih menguntungkan dibandingkan manufaktur. Di sisi lain, lanjut dia, usaha di bidang digitalisasi juga kurang digemari.

“Memanfaatkan alam tanpa memberikan nilai tambah akan membuat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Permasalahan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi yang bukan berdasarkan entrepreneurship. Politik kita tidak didanai oleh perusahaan yang menambah nilai, tapi didanai oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, pembabatan hutan. Tidak ada orang DPR kita didanai oleh perusahaan digital, misalkan perusahaan intelijen atau informasi,” kata dia. (ant/bel/bil/iss)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

BMW Tabrak Tiga Motor, Dua Tewas

Motor Tabrak Belakang Suroboyo Bus

Kebakaran Tempat Laundry di Simo Tambaan

Kecelakaan Mobil Listrik Masuk ke Sungai

Surabaya
Rabu, 16 April 2025
29o
Kurs