BKN: Instansi Tentukan WFA dengan Sesuaikan Karakteristik Layanan

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arif Zudan mengatakan bahwa setiap instansi menentukan penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan menyesuaikan karakteristik layanan publik masing-masing.

Hal ini, kata dia, karena setiap instansi punya karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

“Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA,” kata Zudan, melansir Antara, Kamis (20/2/2025).

Unit-unit yang menangani pelayanan publik, kebandaraan, kepelabuhan, kemudian jalan raya, menurut dia, sulit menerapkan WFA karena sifatnya harus melayani secara langsung

Zudan menjelaskan bahwa unit-unit yang melayani pengelolaan administrasi manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah melakukan sistem WFA.

Untuk BKN, kata dia, akan menerapkan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap dengan evaluasi secara berkala.

Ia mengatakan bahwa penerapan WFA untuk pegawai BKN secara bertahap.

Tahap pertama akan diterapkan WFA selama satu hari, tahap berikutnya dicoba dua hari setelah evaluasi WFA selama dua bulan pertama.

“Jadi, ke depannya bisa dua hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, dan tidak ada komplain,” ujarnya.

Dikatakan pula bahwa penerapan WFA di BKN akan tetap diikuti dengan pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk evaluasi apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

Apalagi, lanjut dia, layanan manajemen ASN di BKN sudah berbasis digital, mulai dari pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan kenaikan pangkat, status, mutasi, penerbitan pertimbangan teknis atau pertek, hingga pensiun, melalui SIASN–sistem pengelolaan ASN berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi.

Tidak hanya itu, dia menekankan bahwa penerapan WFA secara bertahap di BKN ini juga berdampak positif karena dapat menjadi acuan untuk menguji keandalan sistem dan digitalisasi birokrasi yang ada di BKN.

“Jika sistem layanan digital di BKN sudah berjalan efektif, dapat direplikasi oleh instansi lain. BKN sendiri sudah investasi SDM digital dan sarpras layanan digital untuk menyesuaikan sistem WFA,” pungkas Zudan.

Adapun penyesuaian skema kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.(ant/bel/kir/ipg)