APPDI Sebut Penghapusan Kuota Impor Kunci Benahi Tata Niaga Daging

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menilai arahan Prabowo Subianto Presiden mengenai penghapusan kuota impor sebagai langkah strategis yang akan membenahi tata niaga daging di dalam negeri.

Teguh Boediana Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mengatakan hal itu penting karena tingginya harga daging saat ini merugikan konsumen, terutama masyarakat kalangan bawah yang kesulitan membeli komoditas pangan itu dengan harga yang stabil.

“Kami mendukung pernyataan Presiden untuk menghapus kuota (impor), terutama penunjukan satu atau dua importir tertentu, serta membebaskan setiap pelaku usaha untuk bersaing secara sehat,” kata Teguh dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/4/2025) dilansir Antara.

Oleh karena itu, APPDI mengapresiasi arahan Prabowo Subianto Presiden terkait tidak ada lagi kuota impor. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan daging dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami mendorong semua kementerian terkait untuk segera melakukan deregulasi terhadap peraturan yang menghambat akses pelaku usaha dalam mengimpor daging,” ujarnya.

Ia mengatakan, kuota sebaiknya direlaksasi dengan memberikan 100 persen kebutuhan pelaku usaha yang telah dituangkan dalam Rencana Kebutuhan (RK) dan dikeluarkan dalam Rekomendasi Kementan (SPPRK) tanpa pemotongan kuota untuk tahun 2025.

“Ini penting agar pelaku usaha memiliki kepastian berusaha dan dapat bersaing dengan sehat,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, dalam kondisi daya beli yang lemah dan penguatan dolar AS yang terus terjadi, sangat mendesak bagi industri, baik pariwisata (hotel, restoran, dan katering) maupun industri pengolahan daging, untuk mendapatkan pasokan daging dengan harga yang terjangkau.

“Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat penting saat ini,” bebernya.

Pasalnya, ujar Teguh, daging sebagai komoditi protein hewani yang cukup memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi masa depan.

Oleh karena itu, keterjangkauan harga daging sangat diharapkan untuk meningkatkan konsumsi yang saat ini terjebak di 2,5-2,6 kilogram (kg) per kapita per tahun.

“Kami 100 persen mendukung agar semua perintah Bapak Presiden yang jelas dan lugas dapat segera dilaksanakan oleh kementerian terkait dalam waktu singkat,” ujarnya.

Sebelumnya Prabowo Subianto Presiden RI secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor, sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

“Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS. Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Maka dari itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.

“Bebas (untuk melakukan impor komoditas penting). Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu nggak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha. Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan,” kata Prabowo. (ant/kak/bil/ham)