Aljazair Gelar Sidang DK PBB untuk Bahas Agresi Israel di Fasilitas Medis Gaza

Amar Bendjama Duta Besar Aljazair untuk PBB pada Kamis (2/1/2025) menyampaikan “keprihatinan mendalam” akan situasi yang memburuk di Jalur Gaza.

Selain itu, dia juga mengumumkan akan menggelar sidang Dewan Keamanan PBB untuk membahas serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Gaza pada Jumat.

“Kami akan terus menyoroti penderitaan Palestina, krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza. Hal ini menjadi salah satu prioritas mutlak bagi Aljazair,” ujar Bendjama dalam konferensi pers setelah Aljazair mengambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan dari Amerika Serikat untuk bulan Januari dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

Ia menegaskan bahwa “sebagai anggota Arab di Dewan Keamanan, isu-isu terkait kawasan Arab, khususnya situasi di Lebanon, Suriah, Sudan, dan Yaman, tetap menjadi perhatian utama kami.”

Bendjama juga menyoroti pentingnya Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang menurutnya tidak tergantikan.

“Kami berharap dapat mencapai konsensus yang memungkinkan UNRWA untuk melanjutkan pekerjaannya atas nama Majelis Umum dan PBB, demi kepentingan rakyat Palestina,” katanya.

“Bagi Aljazair, UNRWA adalah lembaga yang tidak bisa diabaikan dan harus terus menjalankan mandatnya yang diberikan oleh Majelis Umum,” tambahnya.

Selain itu, ia mengumumkan bahwa pertemuan tingkat tinggi mengenai konflik Palestina akan digelar di Dewan Keamanan dan akan dipimpin oleh Ahmed Attaf, Menteri Luar Negeri Aljazair pada 20 Januari mendatang.

Ketika ditanya tentang perkembangan di Suriah dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan 2254, yang mendorong gencatan senjata dan penyelesaian politik, Bendjama menyebut resolusi tersebut “sudah usang, tetapi jika dibaca ulang, akan ditemukan prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Suriah.”

“Posisi kami adalah membantu rakyat Suriah melewati masa transisi ini tanpa menetapkan syarat dalam proses yang seharusnya dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Suriah sendiri,” ujarnya.

Mengenai penghapusan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar teroris PBB, ia mengatakan: “Hal ini akan menjadi keputusan Dewan Keamanan.”

“Kami akan mengadakan pertemuan tentang Suriah pada tanggal 8 bulan ini,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa pembahasan akan mencakup “cara terbaik membantu rakyat Suriah membangun kembali negaranya dan tata kelola pemerintahan. Masalah penghapusan daftar teroris harus dilihat dalam konteks tujuan ini.”

Pada akhir bulan, kepemimpinan Dewan Keamanan akan beralih ke China.(ant/nis/ipg)