Akademisi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Memasukan Saham ke Kurikulum SD

Holy Ichda Wahyuni Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, minta pemerintah mengkaji ulang soal wacana memasukkan pembelajaran saham ke dalam kurikulum SD.

Hal itu ia utarakan, setelah Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) mengajak Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pihak terkait mengupayakan agar pembelajaran saham masuk kurikulum SD.

“Karena memasukkan unsur baru dalam kurikulum tentu banyak sekali aspek yang menjadi pertimbangan dan kesiapan yang matang terhadap berbagai instrument. Baik instrumen yang sifatnya pokok maupun pendukung yang harus didesain khusus untuk bisa memformat kompleksitas materi saham ke dalam dunia anak SD,” katanya, Sabtu (4/1/2025).

Ia lebih sepakat, anak-anak di tingkat SD hanya diberi pengenalan dasar mengenai literasi keuangan, seperti bagaimana cara bijak mengelola uang dengan nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab.

“Hal ini terkesan lebih ringan meskipun sifatnya general,” katanya.

Menurutnya, materi saham terlalu kompleks dan kurang kontekstual bagi anak di tingkat SD. Meskipun tujuannya baik dan visioner, yakni agar mengenal pasar bebas dan punya pemahaman dalam mengatur finansial jangka panjang, tetapi ia menegaskan agar dikaji ulang terkait sasarannya.

“Apakah sesuai dengan tahap perkembangan anak usia SD. Ataukah materi tersebut lebih cocok untuk tahapan usia di atasnya lagi, misalnya di SMP,” tuturnya.

Pihaknya mengingatkan, jangan sampai masuknya materi tersebut mereduksi nilai esensi dari materi-materi fundamental di tingkat SD, seperti membaca, menulis, berhitung, pemecahan masalah, serta penguatan moral dan akhlakul karimah.

Dibandingkan saham, kata dia, justru ada beberapa materi yang sebenarnya sifatnya urgen, namun sampai hari ini belum menjadi pelajaran yang optimal di SD, yakni materi edukasi seksual untuk anak dan materi anti korupsi.

“Saya sangat menyayangkan hal itu. Sebagai pemerhati anak, yang mana negara kita sedang darurat kekerasan seksual dan korupsi, dua materi tersebut seyogyanya lebih diperhitungkan,” tandasnya.(ris/kir/iss)