Akademisi Harap Penerapan TKA Pengganti UN Kurangi Tekanan Mental Siswa

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengganti Ujian Nasional (UN) untuk sekolah SMA sederajat dengan Tes Kompetensi Akademik (TKA).

TKA yang akan digelar pada tahun ini di sekolah-sekolah SMA sederajat, rencananya tidak menjadi standar kelulusan siswa.

Menanggapi hal itu, Achmad Hidayatullah Dosen Pendidikan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya mengatakan bahwa sistem ujian tersebut, lebih dekat dengan paradigma asesmen yang  berbasis teori cognitive-constuctivisme.

“Siswa tidak lagi divonis lulus dan tidak, namun lebih didorong untuk membangun sistem mental belajar yang baik. Karena nilai tinggi dan rendah lebih pada hasil dari belajar bukan vonis lulus atau tidak,” katanya, Minggu (9/3/2025).

Menurutnya, sistem tersebut punya potensi bagus, karena bisa mendorong semangat siswa dalam belajar, sehingga ia juga berharap tekanan mental siswa dalam menjalani rangkaian ujian akhir bisa terkurangi.

Apalagi, lanjut dia, nilai TKA juga bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk mendaftar masuk ke jenjang perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

“Menurut saya, kebijakan baru ini dapat menciptakan dinamika motivasi, karena fokus sasarannya lebih pada siswa secara individual,” tegas Dayat.

Melalui kebijakan tersebut, ia memandang bahwa pemangku kebijakan telah mendorong sistem sekolah yang lebih fokus dalam membangun habit akademik yang lebih baik.

Selain itu, sekolah juga bisa lebih fokus dalam membangun karakter dan pemahaman siswa melalui pembelajaran yang lebih mendalam (deep learning) untuk menguatkan self-effikasi siswa.

“Saya melihat ada upaya dari pemerintahan Prabowo Presiden dalam pendidikan, untuk mengurangi tekanan mental siswa sebagaimana yang terjadi pada ujian nasional, namun pada sisi lain mencoba mempertahankan standar capaian pembelajaran,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada sistem yang sempurna, sehingga pemerintah harus tetap melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut.

“Jangan sampai konsep bagus ini kemudian dalam implementasinya terjadi banyak kecurangan,” tandasnya. (ris/saf/ham)