
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sembilan tersangka kasus pencabulan (rudapaksa) terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Batukliang, kabupaten setempat.
“Sembilan tersangka dalam kasus tersebut inisial AP, PM, MN, J, DRA, AH, MA, MMP dan JSH,” kata Iptu Luk Luk il Maqnum Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Jumat (6/4/2025) dilansir Antara.
Ia mengatakan sembilan orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus rudapaksa, usai bergiliran mencabuli korban yang baru berusia 14 tahun. “Korban dirudapaksa secara bergiliran,” katanya.
Kasat Reskrim menuturkan kejadian itu berawal sekitar bulan Desember 2024, saat korban berkenalan dengan salah satu pelaku inisial MN. Korban selanjutnya diajak bertemu oleh MN di acara pasar malam, di Desa Pemepek.
Saat berada di pasar malam, korban kemudian dijemput oleh tiga pelaku lain inisial MN, AP dan PM. Korban kemudian diajak pergi oleh para pelaku menuju ke arah Kopang untuk jalan-jalan dengan tujuan menunggu rumah pelaku MA sepi, karena saat itu di TKP masih banyak masyarakat yang lalu lalang.
“Dirasa sudah sepi, korban kemudian langsung dibawa oleh para pelaku ke rumah MA dimana saat itu di rumah MA sudah menunggu pelaku lainnya inisial J, DRA, AH, MA, MMP, dan JSH,” katanya.
Kemudian, kata Kasat Reskrim, usai korban masuk ke dalam rumah, pelaku J berinisiatif untuk membeli minuman keras jenis tuak dan brem sebanyak empat botol, dan korban kemudian dipaksa minum sampai mabuk.
“Usai korban mabuk di situlah para pelaku yang berjumlah sembilan orang melakukan rudapaksa terhadap korban secara bergiliran,” katanya.
Usai melakukan aksinya, korban kemudian diantar pulang oleh pelaku MN dan PM ke rumahnya. Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, sehingga orang tua korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah.
“Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat 2 dan pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1 ) UU RI No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” katanya. (ant/bil/iss)