Warga Rusun Ngelom Keluhkan Aliran Airnya Disegel PDAM Akibat Tunggakan, Kepala Dinas P2CKTR Beri Penjelasan

Warga Rusunawa Ngelom di Kecamatan Taman, Sidoarjo mengeluhkan air PDAM yang tidak mengalir selama satu minggu terakhir, karena disegel oleh PDAM Delta Tirta.

Imam Syafii warga Rusunawa tersebut kepada Radio Suara Surabaya mengatakan, penyegelan buntut telatnya pembayaran oleh pihak Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (P2CKTR/Perkim), yang mengakomodir pembayaran tersebut.

“Pembayarannya dikelola sama Dinas Perkim. Dari PDAM mengirimkan tagihan sebesar Rp130 juta karena tiga bulan ini belum membayar,” ujarnya Imam Syafii, Sabtu (23/11/2024) siang.

Dia mengatakan, dari informasi yang disampaikan ke warga, Dinas P2CKTR Sidoarjo menjelaskan kalau tagihan tersebut belum terbayar karena ada banyak warga yang menunggak pembayaran selama tiga bula.

“Masalahnya ini, kita yang bayarnya aktif itu jadi korban juga, karena penyegelannya dari PDAM itu (saluran) di pusat. (Saluran) dari PDAM itu masuk ke Rusunawa Ngelom kan dibagi ke warga oleh Dinas Perkim,” ucapnya.

Total di rusunawa itu ada 430 KK yang terdampak tidak teraliri air selama seminggu, akibat penyegelan oleh PDAM. Imam Syafii mengatakan, dia bersama warga disana sampai harus mendatangkan tangki untuk memenuhi kebutuhan air.

“Iuran nominal Rp10 ribu gitu untuk pembelian air. Dan itu antre untuk mengambil airnya dari bawah, karena di rusunawa sendiri itu kan gak ada sumber mata air gitu loh,” ucapnya.

Dia juga mengaku, kejadian telat bayar ini baru yang pertama kali terjadi. Masalah di rusun tersebut, terakhir hanya soal harga sewa yang dirasa warga terlalu berat.

“Yang kita keluhkan kenapa warga yang bayar, kena dampak juga gituloh. Kemarin hari apa gitu (dari PDAM) sempet dateng, kirim bantuan tangki air, tapi Jumat sudah tidak dateng lagi,” ujarnya.

“Jadi ya mohon, ini sudah satu minggu dan air itu kan kebutuhan pokok. Kasihan apalagi yang lantai tiga itu janda, ya kita yang ngangkatkan airnya gitu,” bebernya.

Merespon keluhan warga Rusunawa tersebut, Mochamad Bachruni Aryawan Kepala Dinas P2CKTR/Perkim Sidoarjo turut buka suara. Bachruni menyebut penyegelan itu memang betul karena kurang disiplinnya beberapa warga rusunawa membayar tagihan PDAM.

Dia mengatakan, warga disana sebetulnya diwajibkan bayar Rp300 ribu, terdiri dari tagihan listrik dan air. Sementara dari 430 KK disana, yang tidak disiplin membayar sekitar 200 KK, atau hampir 50 persen.

Bachruni mengatakan uang pembayaran yang terkumpul selama ini tidak cukup untuk mengcover seluruh warga yang tinggal, sampai akhirnya dilakukan penyegelan oleh PDAM.

“Kami apresiasi untuk yang sudah membayar, tapi intinya yang tidak membayar ini mereka tidak mengerti dampaknya dengan rekan-rekannya yang dispilin,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya waktu dikonfirmasi.

“Kami juga tidak bisa menata mana air yang bayar, karena jaringannya sudah tertata rapi disitu. Beda seandainya ada meteran sendiri, itu masalahnya hanya satu induk saja, jadi harus diubah. Demikian dengan listrik, kami berharap ada token nanti,” tambahnya.

Meski demikian, Bachruni memastikan akan terus menagih warga yang tidak disiplin untuk membayar tagihan air PDAM tersebut.

“Kalau seandainya mereka sudah tidak mau membayar, akan kita eksekusi dikeluarkan. Sebetulnya toleransi waktu sudah lama, termasuk sewa saja sudah banyak yang nunggak,” bebernya.

“Karena nyuwun sewu (mohon maaf) nunggaknya iuran sewa ada yang tahunan. Ada yang bukan KTP Sidoarjo,” jelasnya.

Meski demikian, langkah tegas tersebut, kata Bachruni, baru bisa dilaksanakan begitu ada Peraturan Bupati (Perbup)-nya.

Bachruni mengaku, sejak menjadi Kepala Dinas P2CKTR/Perkim banyak menemui masalah seperti ini, karena belum adanya Perbub sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) yang ada.

“Makanya Perbup ini kita godok, harapan kami segera selesai, menunggu ditandatangani pak Plt Bupati, baru kita eksekusi yang nakal kita keluarkan,” jelasnya.

=Sementara untuk warga yang rutin membayar iuran tapi ikut terdampak penyegelan, Bachruni mengatakan akan berkomunikasi dengan PDAM Delta Tirta. Termasuk, soal kemungkinan mengganti metode meteran per KK.

“Untuk sementara kita akan komunikasi dengan PDAM dan sebagainya dulu, yang bayar tercukupi airnya, entah pakai tangki dan sebagainya, meski balik lagi nanti tetap pakai APBD,” ucapnya. (bil/ipg)