Wali Kota Surabaya Ngantor di Kelurahan Soroti Pelayanan Adminduk, DPRD Minta Cocokkan Data Kemiskinan

Eri Cahyadi kembali jalankan ngantor di kelurahan mulai hari ini, Senin (6/5/2024) seperti yang pernah dilakukan saat awal masa jabatannya 2021 lalu.

Dihari pertama tahun itu ia berkantor di Kelurahan Bubutan dan Krembangan, kali ini di Kelurahan Bubutan dan Perak Barat.

“Ada temuan (di Kelurahan Bubutan) yang tidak terlalu signifikan, tapi adalah keberanian dari teman-teman untuk memberikan solusi, sehingga (pelayanan) bisa cepat di hari itu,” kata Eri lewat keterangan pers, Senin (6/5/2024).

Ia menekankan lagi soal pelayanan adminduk harus selesai dalam sehari, kecuali beberapa kasus perlu penanganan khusus.

“Saya sudah sampaikan, pelayanan adminduk harus satu hari selesai, tapi saya berharapnya (persoalan) bisa dipisah. Kalau akta kelahirannya dari luar Surabaya, maka jangka waktu pelaksanaannya tidak bisa sehari. Jangka waktu pelaksanaannya sesuai dengan rekomendasi atau cek yang dilakukan dari daerah asal,” ungkapnya.

Mulai pengurusan kehilangan akta kelahiran, pindah antar kelurahan yang harus lapor agar tidak diblokir, termasuk pindah ke luar daerah harus disertai surat pernyataan, dan lainnya.

“Nah, saya juga minta tadi untuk mempermudah itu. Kalau dia (warga) di kelurahan setempat pun dia bisa minta pindah ke kelurahan yang baru. Jadi urusnya di kelurahan lama, tidak harus di kelurahan yang baru,” paparnya.

Ia menyebut, tolok ukur keberhasilan pelayanan kelurahan yaitu cepat dan solutif.

“Tolok ukur di sini itu adalah pelayanan lebih cepat, setelah itu ada solutif. Terus tidak ada lagi ketakutan lurah camat dalam mengeluarkan sesuatu pelayanan. Yang terpenting dia harus sesuai aturan,” tambahnya lagi.

Sementara ngantornya di Kelurahan Perak Barat, Eri menyerahkan sejumlah bantuan kepada keluarga miskin (gamis) berupa rombong dan kursi roda, serta bantuan makanan dan susu bergizi bagi balita pra stunting.

Ia juga membuka ruang sambat warga, untuk menerima keluhan. Eri juga menyoroti pelayanan administrasi yang efisien dan solutif.

“Di tahun 2021-2022 saya sudah ngantor di kelurahan, sekarang 2024 saya mau cek. Butuh kecepatan yang solutif lagi ketika ada permasalahan. Camat, lurah, dan Kepala PD harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah,” tandasnya.

Menanggapi agenda Eri, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengapresiasi pelayanan adminduk sudah jauh lebih baik.

Menurutnya, yang lebih penting mencocokkan data kemiskinan yang ada dengan kondisi di lapangan per RT/RW.

“Pak Wali ngantor di kelurahan satu pesan saya, cek data kemiskinan,” katanya ditemui terpisah.

Masyarakat, lanjutnya, harus proaktif memanfaatkan kesempatan bertemu Eri di kelurahan dengan melaporkan jika ada warga miskin yang belum masuk data sehingga tidak menerima intervensi atau bantuan.

“Masyarakat juga, manfaatkan kesempatan ini yang belum masuk data kemiskinan atau RT/RW yang pernah mengusulkan dan belum masuk, ini bisa jadi perhatian,” imbuhnya.

Meski data kemiskinan Kota Surabaya, lanjut Reni sudah terus diperbaiki, harus tetap tidak mengabaikan kondisi nyatanya. (lta/ipg)