Reni Astuti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memfokuskan tiga hal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Tiga hal paling pokok yang harus diperhatikan, lanjut Reni, pertama kesejahteraan. Mulai dari penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan dasar tempat tinggal warga.
“Masuk di situ nanti tentang penanganan kemisikinan, penyiapan lapangan kerja. Angka kemiskinan yang belum pernah tercapai oleh Surabaya itu adalah kita berada diangka kemiskiman di bawah empat persen kita belum pernah,” bebernya, Kamis (8/8/2024).
Kedua, pertumbuhan ekonomi misalnya pengendalian inflasi, tersedianya lapangan kerja lebih luas, daya beli masyarakat yang meningkat, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan transportasi umum.
Ketiga, capaian angka stunting terrendah di Jawa Timur harus dipertahankan Surabaya. “Tapi ini harus diperkuat lagi agar angkanya bisa turun lagi,” imbuhnya.
Ia menyebut, perancangan itu juga sesuai visi misi Surabaya sebagai kota kelas dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan
“Visi itu diterjemahkan pada lima isi, tentang ekonomi inklusif, SDM unggul, infrastruktur, birokrasi, pelayanan publik, sama ketertiban dan kemanan kota,” kata Reni.
Sementara selain tiga fokus tadi, Reni juga mendorong pemkot punya peta aset digital untuk memetakan aset-aset yang belum digunakan secara maksimal.
“Kalau pemkot tidak mengolahnya tawarkan itu ke pihak swasta tapi tetap dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga kemudian aset-aset ini nggak mangkrak. Kalau hanya mengandalkan padat karya ya sangat terbatas,” paparnya.
Menurutnya, banyak aset pemkot yang sudah dimanfaatkan tapi belum maksimal mendatangkan pendapatan atau menggerakkan perekonomian.
“Surabaya perlu untuk memperkuat lagi bagaimana aset yang dimiliki ini bisa memiliki kontribusi ekonomi. Kontribusi kinerja keungan pada daerah. Untuk itu pada peningkatan pengelolaan aset itu harus punya banyak inovasi yang tidak biasa saja,” tandasnya. (adv/lta/bil)