Partai Buruh Kembali Unjuk Rasa di KPU dan DPR pada 25-27 Agustus
Sabtu, 24 Agustus 2024 | 21:55 WIB
Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Sambil membawa bendera, poster, dan beberapa hasil pertanian, para pengunjukrasa yang sebagian memakai caping ini berorasi secara bergantian mewakili daerahnya.
Mereka menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini sangat merugikan petani.
Pengancaman yang dilakukan mafia tanah, membuat petani kehilangan lahan tanahnya untuk bertani.
“Intimidasi mafia tanah, kami diancam, kami menjadi takut. Kami minta tanah untuk rakyat. Kita basmi Undang-Undang yang menyesatkan kita semua,” ujar seorang orator.
Serikat Tani Indonesia menilai kalau selama ini para petani juga lengah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih menyuburkan tuan tanah.
“Kita tidak boleh lengah lagi saudara-saudara. Kita sudah lengah sehingga mereka membentuk Omnibus Law Cipta Kerja sehingga mereka membentuk tuan tanah. Kita sudah lengah, berapa puluh proyek strategis nasional yang tiba-tiba muncul. Maka, kita berjanji hari ini bahwa kita tidak akan pernah lengah lagi,” tegas orator dari perwakilan Bogor.
Sementara, sebanyak 4.294 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTH) 2024.
Pengamanan merupakan personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI Dan stakeholder terkait pengamanan.
“Personel pengamanan sebanyak 4.294 di antaranya Satgasda 2.830 personel, 330 personel Satgas Res, BKO TNI, Mabes dan Pemda 1.134 personel,” kata Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Selasa (24/9/2024).
Pengamanan tetap mengedepankan preemtif, preventif dan penegakan hukum.
Untuk sasaran pengamanan berada di area DPR/MPR RI yakni 3.517 personel, area monas 497 personel, dan area Kementerian ATR/BPN 280 personel.
Sekadar diketahui, seusai unjuk rasa di depan gedung DPR RI, massa Serikat Tani Indonesia bergeser ke Kementerian ATR/BPN, karena dianggap sebagai pusat permasalahan yang merugikan petani. (faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
