Surabaya Tak Akan Adakan Simulasi Program Makan Siang Gratis Sebelum Benar-Benar Diterapkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak akan mengadakan simulasi atau uji coba program makan siang gratis sebelum benar-benar diterapkan.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, alasan tidak ada simulasi karena tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

“Gak ada (simulasi). Karena kita tidak ada anggaran untuk itu (program makan siang gratis di sekolah). Karena tidak kita anggarkan di tahun 2024. Karena itu nanti dari anggaran pemerintah pusat akan kita masukkan dan kita sinergikan dan bisa dijalankan kalau di-2025, kalau 2024 belum ada,” bebernya, Jumat (22/3/2024).

Pemkot Surabaya akan memprioritaskan program yang lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan makan siang.

“Di sini bukan makan. Jadi kita lakukan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat apa, setiap kepala daerah pasti akan melakukan itu,” tambahnya lagi.

Menurutnya bantuan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih lebih penting.

“Karena yang kita lakukan adalah seragam gratis, kesehatan gratis, akan berbeda kebijakan setiap kepala daerah. Kalau saya bagaimana ada kesehatan gratis, seragam gratis, padat karya (pelatihan UMKM) itu yang kita berikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Eri memang menyatakan siap mendukung jika program makan siang gratis diterapkan, asal memakai APBN. Menurutnya, program itu akan menguatkan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya.

Diketahui, program makan siang gratis itu diinisiasi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran dalam kampanye politiknya di Pilpres 2024.

Dalam dokumen visi-misinya, program makan siang gratis bertujuan mengatasi masalah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga menggerakkan ekonomi nasional.

Program itu menargetkan lebih dari 82 juta penerima manfaat terutama anak usia sekolah, dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Simulasi pemberian makan siang gratis itu sudah digelar di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis (29/2/2024).

Program ini ditarget mulai eksekusi 2025 setelah keduanya dilantik Oktober 2024. (lta/ipg)