Sri Lanka Terlilit Utang, Presiden Barunya Cari Cara Kurangi Beban Rakyat

Anura Kumara Dissanayake Presiden Sri Lanka yang baru terpilih, menegaskan bahwa pemerintahnya mencari pendekatan alternatif untuk meringankan beban rakyat dari utang negaranya.

Dilansir Antara dari News Wire, Jumat (4/10/2024), pria berhaluan Marxis itu mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam pertemuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) di Kolombo.

Menurut pemerintah Sri Lanka, IMF menyatakan keterbukaannya untuk mendiskusikan usulan tersebut.

Selain menegaskan kembali dukungan pemerintah terhadap program-program IMF, Dissanayake menekankan pentingnya mencapai target lewat cara-cara alternatif yang bisa meringankan beban rakyat.

Dia mengatakan pemerintah juga berencana memperluas belanja sosial dan menawarkan keringanan pada mereka yang terbebani oleh PPN dan PPh yang tinggi.

Di sisi lain, IMF telah bersepakat untuk membantu Sri Lanka yang dilanda krisis dengan meminjamkan dana tambahan sekitar 2,9 miliar dolar AS (sekitar Rp44,62 triliun), setelah negara pulau di Asia Selatan itu mengalami gagal bayar pada 2022.

Sri Lanka harus membayar utang luar negeri sebesar 46 miliar dolar AS (Rp712,1 triliun) dan belum mampu membayar cicilan sejak 2022.

Dalam pidato pelantikannya, Dissanayake mengatakan pemerintahnya sedang bernegosiasi dengan para kreditor untuk mempercepat proses pinjaman dan mendapatkan keringanan utang.

Namun menurut para analis, bukan hal yang mudah bagi sang presiden untuk melanjutkan program IMF dan melakukan perubahan untuk meringankan beban rakyatnya. (ant/bil/iss)