Sekelompok Masyarakat Tuntut KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi di Pemkab Sidoarjo

Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/2/2024) siang tadi digeruduk puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi.

Puluhan warga itu menutut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya menuntaskan kasus rasuah yang menjerat instansi di Pemkab Sidoarjo.

“Aksi hari ini adalah untuk mendukung KPK agar bersikap tegas dalam persoalan ini, kalau sudah dikatakan persoalan intensif memenuhi persyaratan, maka segeralah memberi putusan,” kata Nanang Haromain koordinator aksi tersebut.

Puluhan peserta aksi ini juga menggelar orasi di Monumen Jayandaru, Alun-Alun Sidoarjo. Mereka membawa banyak poster gugatan, ditujukan kepada KPK hingga membawa alat peraga berupa alat kebersihan, sapu ijuk, dan sapu lidi.

“Tangkap aktor intelektualnya,” ucap orator aksi.

Nanang mengatakan, KPK harus lebih tegas menangani kasus ini. Menurutnya, masyarakat Sidoarjo minta lembaga antirasuah itu segera menetapkan tersangka baru.

Sebab satu tersangka Siska Wati Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo sebelumnya mengaku, melakukan pemotongan dana insentif total senilai Rp2,7 miliar yang diduga mengalir ke Bupati Sidoarjo dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

“Kami merasa di bawah ketidakjelasan yang bagi kami menjadi teka teki. Ketika KPK sudah melakukan OTT. Akan tetapi dia tidak membawa penyelenggara negara dijadikan tersangka,” katanya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (31/1/2024) kemarin, baru saja melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo.

Dalam penggeledahan itu KPK menemukan salah satu bukti penting yaitu dokumen pemotongan dana insentif. KPK juga menenteng empat koper dalam penggeledahan itu. (wld/bil/iss)