Rencana Kerja Pemkot Surabaya Mulai Disusun, Ada 7 Prioritas Pembangunan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang ditandai pembukaan forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024 kemarin, Kamis (7/3/2024).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menekankan, ada tujuh prioritas pembangunan pemerintah pusat, di antaranya mengurangi kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan indeks gini ratio.

“Ini nanti akan dipisah, jadi untuk pengerjaan infrastruktur tetap akan kita lakukan, tetapi kita punya prioritas. Jadi penyelesaian (masalah) perkampungan, contohnya paving, saluran, banjir, itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun,” kata Eri lewat keterangan pers, Jumat (8/3/2024).

Eri ingin, setiap pembangunan infrastruktur yang diusulkan melalui Musrenbang dan RKPD, bisa berdampak pada tujuh prioritas itu.

“Berarti apa? kalau kita menjalankan infrastruktur kita harus tahu jalannya ini mau ke mana. Kalau bergeraknya di pasar, berarti perekonomian pasar harus bergerak. Ketika perekonomian bergerak, maka larinya ke mana? Oh pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Maka dari itu ini harus terkoneksi satu sama dengan lainnya,” jelasnya lagi.

Dari tujuh prioritas, empat di antaranya ditargetkan turun tahun ini. Mulai dari menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka stunting, serta angka kematian ibu dan anak.

“Kita punya target-target ya, tapi ini yang tercepat itu adalah yang pengangguran, kemiskinan, dan stunting, sama angka kematian ibu dan anak, itu yang kita kejar,” ungkapnya lagi.

Ia memastikan, semua usulan dalam Musrenbang akan dimasukkan dalam anggaran, namun jika tidak cukup, akan dibagi ke tahun-tahun berikutnya.

“Ternyata, anggarannya itu ketemunya sampai Rp3 triliun. Nah, kita bilang, tidak bisa kita kerjakan Rp3 triliun semuanya, sehingga dari Rp3 triliun tadi yang akan kita masukkan di anggaran tahun 2025 itu Rp1,3 triliunan. Sehingga yang sisanya itu akan masuk ke (anggaran) bertahap tahun 2026, 2027. Itu kita tampilkan, tanda tangani, dan ditempelkan di balai RW, itu yang kita lakukan sehingga orang tahu,” ungkapnya.

Pengerjaan infrastruktur, sambungnya, tidak bisa dalam waktu setahun, karena sisa anggaran lainnya digunakan untuk belanja rutin misalnya pembayaran BPJS Rp500 miliar, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Rp800 miliar, listrik hingga permakanan stunting dan sebagainya.

“Nah, kalau yang kayak gitu kan sudah pasti, yang memang kita berikan untuk masyarakat Surabaya. Kenapa kita serang kesehatannya dahulu? Karena kalau orangnya itu sehat, maka jiwanya kuat, maka bisa bekerja, maka jaminan kesehatannya itu yang kita ambil,” paparnya.

Di samping itu, Irvan Wahyudrajat Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya mengatakan, sejauh ini sudah ada 2.741 usulan yang disampaikan oleh warga melalui forum Musrenbang di tingkat RW, Kelurahan, dan Kecamatan, berupa fisik atau infrastruktur.

Sementara ini, usulan-usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi, yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Karena kan ketika usul harus disamakan lokasinya, sama atau tidak dengan yang kemarin. Kemudian saluran yang terkoneksi dengan yang dikerjakan oleh DSDABM, itu lah yang diverifikasi oleh OPD,” kata Irvan. (lta/bil/iss)