Rektor IPB: Penilaian Gagal atau Berhasilnya Food Estate Harus Berbasis Data dan Objektif

Arif Satria Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, pihaknya belum punya kajian atau evaluasi menyeluruh mengenai Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate) yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mulai 2021.

Maka dari itu, dia tidak berani menilai Food Estate sebagai program yang berhasil atau sebaliknya sebuah proyek gagal.

Menurut Profesor Arif, penilaian itu harus berbasis data yang akurat. Lalu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh berbasis kajian akademis.

Dia melanjutkan, dalam mengembangkan proyek besar, sangat penting mempertimbangkan faktor kelayakannya.

Jangan sampai secara teknologi memungkinkan diterapkan, tapi di sisi lain tidak memungkinkan secara ekonomi semisal terlalu mahal biayanya.

“Saya tidak berani mengatakan Food Estate berhasil atau gagal. Karena itu memang harus berbasis data yang akurat. Saya berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh berbasis kajian akademis. Prinsip pokok yang saya sampaikan kepada pemerintah, ketika membangun Food Estate, maka mau tidak mau basisnya adalah kelayakan secara objektif,” ujarnya dalam Media Briefing yang diselenggarakan Koalisi Sistem Pangan Lestari, Rabu (24/1/2024), di Hotel Mulia, Jakarta.

Seperti diketahui, dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024) malam, dua orang calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD menyebut Food Estate sebagai proyek gagal.

Dua orang cawapres yang secara politis pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai, dari tahun 2021 sampai sekarang, program Food Estate belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Sebelumnya, Jokowi Presiden menyatakan, mengembangkan lumbung pangan bukan pekerjaan yang gampang. Bahkan, angka keberhasilan panen baru mulai normal sesudah usaha penanaman yang keenam atau ketujuh kalinya.

Karena menyadari ada potensi kendala dalam proses pembangunan lumbung pangan, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi dan koreksi.

Proyek lumbung pangan yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia, melibatkan sejumlah kementerian. Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertahanan. (rid/iss)