Prevalensi Obesitas PNS dan TNI-Polri Tertinggi, Kemenkes Buka Suara

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini menggemparkan warganet. Pasalnya, PNS dan TNI-Polri menduduki puncak klasemen dengan prevalensi obesitas tertinggi. Di tengah perdebatan ini, Kemenkes akhirnya buka suara.

Etik Retno Wiyati Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan waktu mengudara di Radio Suara Surabaya, Senin (15/7/2024) mengungkapkan bahwa SKI di tahun 2023 itu memuat derajat kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun.

“Survey Kesehatan Indonesia (SKI), di mana survey kesehatan di tahun 2023 itu memuat informasi capaian derajat kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, selain itu di dalam SKI juga ada informasi besaran faktor risiko kesehatan,” kata Etik.

Salah satu pembahasan dalam SKI tersebut adalah tentang prevelensi obesitas. Masyarakat dapat mengetahui prevelensi obesitas tersebut dengan memperhatikan beberapa hal.

“Yang dimaksud dengan prevelensi obesitas itu adalah proporsi penduduk yang usianya di atas 18 tahun, yang memiliki Indeks Masa Tubuh (IMT) lebih dari 27,6 dibagi dengan jumlah penduduk usia lebih dari 18 tahun. Jadi yang diukur IMT-nya yang lebih dari 27 dibagi dengan jumlah penduduk yang usianya lebih dari 18 tahun,” ungkapnya.

Kementerian Kesehatan juga menyampaikan bahwa terdapat indikator tubuh manusia dapat tergolong sebagai obesitas atau tidak.

“Kementerian Kesehatan telah membuat klasifikasi, secara nasional terkait indeks masa tubuh. Jadi ketika seseorang mempunyai indeks masa tubuh kurang dari 17,0 itu kurus berat, 17,0-18,4 itu kurus ringan, 18,5-25 itu normal, 25-27 itu gemuk ringan, lebih dari 27 itu gemuk berat atau yang kita sebut perevelensi obesitas di dalam SKI,” bebernya.

Maka dari itu, Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar memiliki IMT antara 18,5-25.

Terkait laporan mengenai prevelensi obesitas di Indonesia yang menempatkan profesi baik PNS, TNI-Polri, hingga pegawai BUMN di urutan teratas, Kementerian Kesehatan hanya dapat menyajikan data tersebut, beserta masalah dan risiko saja.

Lebih lanjut, Kemenkes mengajak masyarakat dan stakeholder untuk mengkaji lebih dalam data SKI tersebut.

“Kenapa prevelensinya itu lebih banyak di profesi tertentu. Kami memberikan akses seluas-luasnya untuk masyarakat para peneliti untuk memanfaatkan data SKI tersebut, melakukan analisis lebih dalam sesuai kebutuhan. Selain itu BKPK juga membuat lomba untuk kajian kebijakan kesehatan untuk penggunaan SKI lebih mendalam, lombanya ini namanya “Si Bijak” agar masyarakat tahu stakeholder itu dapat menggunakan data SKI tersebut,” ujarnya.

Hal ini selaras dengan tujuan Kemenkes agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah, mendorong pemerintah, melakukan evaluasi terhadap program kesehatan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan, termasuk isu obesitas.

Bagi orang awam, Kemenkes juga memiliki cara tertentu agar masyarakat awam dapat  mengenali gejala obesitas.

“Tapi buat patokan orang awam untuk mengenali obesitas dapat dilakukan dengan mengukur lingkar perut kita kalau laki-laki itu 90 cm, sedangkan perempuan 80 cm,” ujarnya.

“Fenomena obesitas dapat dicegah dengan mengatur pola hidup yang lebih baik, seperti pengelolaan stres, menjaga pola makan, memilih jenis makanan, sering berolahraga, dan elemen lain yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (ala/ipg)