Senin, 25 November 2024

Polisi Tetapkan 28 Tersangka Kasus Judi Online yang Libatkan Oknum Komdigi

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Irjen Pol. Karyoto Kapolda Metro Jaya (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (25/11/2024). Foto: Antara

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 28 tersangka kasus website perjudian online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Secara total kami menangkap 24 tersangka dan menetapkan empat orang sebagai DPO,” kata Irjen Pol Karyoto Kapolda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

Dilansir dari Antara, Karyoto menjelaskan bahwa 24 tersangka itu memiliki peran masing-masing. Empat orang berperan sebagai bandar/pemilik/pengelola website judi, yaitu A, BN, HE dan J (DPO).

Kemudian tujuh orang berperan sebagai agen pencari website judi online, yaitu B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO) dan C (DPO). Lalu tiga orang berperan mengepul daftar website judi online dan menampung uang setoran dari agen, yaitu A alias M, MN dan DM.

“Dua orang berperan memfilter/memverifikasi website judi online agar tidak terblokir, yaitu AK dan AJ,” kata Karyoto.

Selanjutnya, sembilan oknum pegawai Kementerian Komdigi yang berperan mencari aty menelusuri website judi online (judol) dan melakukan pemblokiran, yaitu berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP. AP, RD dan RR.

Ada dua orang berperan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yaitu D dan E. Satu orang berperan merekrut dan mengoordinir para tersangka berinisial T, khususnya tersangka M alias A, AK dan AJ sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi.

Kemudian untuk para tersangka dikenakan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP serta Pasal 303 KUHP.

Selanjutnya, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Lalu Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Dengan Pidana penjara paling lama 20 tahun,” kata Karyoto. (ant/vin/saf/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Senin, 25 November 2024
29o
Kurs