Pj Gubernur Jatim Serahkan Zakat kepada Baznas, Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Adhy Karyono PJ Gubernur Jawa Timur (Jatim) bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat melangsungkan pembayaran zakat mal kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/3/2024).

“Hari ini saya sudah menunaikan zakat mal saya dan itu bagian dari saya mengeluarkan rezeki dalam satu tahun,” katanya seusai seremoni penyerahan zakat.

Adhy mengatakan, zakat harus ditunaikan untuk memberi kebahagiaan kepada mustahik dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhan.

“Yang paling penting adalah, selama ini program-program dari Baznas, sangat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Jawa Timur,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat Jatim yang mampu, yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakar, agar melangsungkan pembayaran zakat.

“Di sini baru pimpinan OPD, BUMD dan juga pengusaha yang mungkin terbatas, kami mengimbau seluruh masyarakat Jatim yang mampu untuk bisa menyalurkan zakat kepada saudaranya melalui Baznas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa Baznas berseiring dengan program pemerintah, sehingga menutup lubang-lubang kebutuhan program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Saya apresiasi dengan Baznas, hari ini kita membuka penyaluran khusus di Gedung Grahadi untuk bisa disaksikan khalayak, bahwa kita mengingatkan untuk menunaikan kewajiban kita zakat. Di mana zakat, infaq, shodaqoh ini yang dikelola Baznas sudah terbukti berseiring dengan program-program pemerintah, yang bisa ikut mendongkrak bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat, menyelesaika masalah-masalah perekonomian di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ali Maschan Moesa kepala Baznas Jatim mengatakan bahwa Baznaz yang merupakan lembaga pemerintah non struktural akan terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan baik.

“Kalau (Baznas) di pusat kepada Presiden, kami kepada Gubernur, makanya kalau ASN intruksinya memang harus ke Baznas. Karena koordinasinya, undang-undangnya jelas,” tandasnya. (ris/bil/iss)