Abdul Mu’ti Mendikdasmen menyampaikan peran penting lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Kursus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Apa yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa berdampak pada keterampilan anak-anak dan maju beriringan dengan bangsa-bangsa dunia,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Oleh karena itu, Mendikdasmen menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan pemerintah. Kerja sama ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, tetapi juga untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Melalui kolaborasi, kita dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS). Kemitraan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan bersama Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan, Senin (9/12/2024).
Acara ini menjadi wujud komitmen Kemendikdasmen dalam memperkuat sektor pendidikan nonformal melalui penguatan peran lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang selaras dengan Asta Cita ke-4 Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Forum silaturahmi antar pemangku kepentingan pendidikan ini sekaligus bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang inklusif, di mana pemerintah, organisasi mitra, dan pimpinan LKP dapat berkomunikasi langsung guna merumuskan solusi atas tantangan di bidang pendidikan non formal.
Mendikdasmen mengatakan bahwa salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK). Skema baru tersebut mampu memfasilitasi lulusan SMK agar tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga ditambah dengan sertifikasi kompetensi yang dibina di LKP.
“Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama,” kata Mu’ti.
Sementara, Tatang Muttaqin Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi mengatakan bahwa LKP merupakan mitra kementerian untuk menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. LKP berperan penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, LKP perlu memperkokoh kemitraan dan meningkatkan cakupan agar pendidikan pelatihan semakin merata dan kualitasnya semakin meningkat.
“Saat ini ada 35 LKP yang bergabung dalam kegiatan ini, yang diharapkan memberikan strategi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Tatang. (faz/ham)