Pemkot Upayakan Proyek Surabaya Waterfront Land Tak Ganggu Kawasan Lindung dan Pemukiman Nelayan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya proyek kawasan pesisir Surabaya Waterfront Land (SWL) di Kenjeran yang masuk dalam salah satu dari 14 Proyek Strategi Nasional (PSN), tidak mengganggu kawasan lindung dan permukiman nelayan.

“Jadi kami intinya adalah bagaimana menyesuaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tadi, supaya keberadaan waterfront tidak mengganggu kawasan lindung dan permukiman nelayan gitu itu yang mungkin peran kita,” kata Irvan Wahyudrajad Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya kepada Radio Suara Surabaya, Kamis (18/4/2024).

Untuk diketahui, PSN yang ada di Kota Surabaya antara lain adalah pembangunan fly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong, Double Track Jawa Selatan, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan, dan Kawasan Pesisir Terpadu SWL.

Sementara proyek SWL dicanangkan di Kawasan Pantai Kenjeran, karena sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.

Proyek yang dikerjakan pemerintah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau investasi diperkirakan memiliki luasan lahan mencapai 500-1000 hektare. Lokasinya mencakup sebagian area Kenjeran sampai Pantai Timur Surabaya, atau zona tiga hingga empat.

“Kawasan zona 3 itu memang Kenjeran sampai Bulakbanteng ya, paling utara itu. Sehingga kita menginginkan tidak mengganggu yang kawasan mangrove yang sudah terbangun,” ucapnya.

Irvan menggambarkan Waterfront City nanti akan berupa sebuah bagian kota yang memiliki view atau pemandangan laut. Karenanya, Pemkot Surabaya juga akan menyiapkan infrastruktur penunjang, salah satunya proyek Surabaya East Ring Road (SERR) yang juga sudah diusulkan ke pemerintah pusat, bertujuan memperlancar arus lalu lintas menuju ke Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurutnya, dampak pembangunan SWL yang diharapkan tuntas dalam jangka lima tahun ini akan membuat sisi perekonomian Kota Surabaya dengan visinya sebagai kota level dunia semakin maju.

“Kita akan menuju ke sana di tahun 2045 tentu ada beberapa yang harus disiapkan menuju Surabaya sebagai Superhub Megapolitan itu. Jadi sudah standar-standar dari kota dunia itu sudah ada sebenarnya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pemerintah menambah jumlah proyek strategis nasional (PSN) dengan fokus pada proyek-proyek yang didanai atau dilakukan oleh sektor swasta. Jumlahnya sebanyak 14 PSN. Hal itu telah dibahas dalam rapat internal di Kompleks Kantor Kepresidenan yang dipimpin langsung oleh Joko Widodo Presiden.

“Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru, periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN,” kata Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 18 Maret lalu.

Airlangga menjelaskan, proyek-proyek strategis nasional yang ditambahkan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru, penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” ujarnya. (bil/ham)