Pemkot Surabaya Tunggu Juknis Soal Rencana Penghapusan Sistem Zonasi dalam PPDB

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait rencana penghapusan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyatakan bahwa penerapan zonasi dalam PPDB selama ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya, siswa di semua wilayah bisa mendapatkan akses ke sekolah negeri. Namun, kekurangannya adalah terjadinya fenomena perubahan Kartu Keluarga (KK) besar-besaran setiap tahun.

“(Pindah KK untuk) mendekati sekolah agar bisa masuk sekolah (yang sesuai zonasi) itu,” kata Eri pada Kamis (5/12/2024).

Selain itu, jiwa kompetisi siswa berkurang karena mereka tidak perlu bersaing untuk mendapatkan nilai maksimal demi masuk sekolah favorit.

“Tidak ada persaingan, enggak belajar (enggak masalah), yang terpenting rumahku dekat dengan sekolah,” imbuhnya.

Termasuk siswa dengan nilai tinggi, yang tidak bisa meraih sekolah favorit hanya karena tempat tinggal tidak masuk dalam zonasi sekolah.

“Ini sedang dibahas, ya. Bisa jadi hilang sama sekali (sistem zonasi PPDB) atau ada per kelurahan atau kecamatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot bersama PGRI Kota Surabaya sudah sepakat mengurangi kuota PPDB zonasi, dari 50 persen menjadi 35 persen. “Kita menunggu arahan pusat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penghapusan PPDB zonasi ini disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI).

Gibran menilai bahwa sistem zonasi PPDB memiliki tujuan baik, namun tidak semua wilayah cocok dengan sistem ini. Sistem penerimaan siswa baru dengan metode zonasi telah diterapkan di Indonesia sejak 2017 dan telah mengalami sejumlah evaluasi serta perubahan. (lta/saf/faz)