Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya melakukan percepatan penanganan genangan dan banjir. Tahun ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya berencana akan menyelesaikan 50an titik dari 250 titik banjir yang terdata.
Upaya penanganan itu utamanya ada di kawasan barat. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan banjir tahun ini yang berjumlah total Rp776 miliar, Rp350 miliarnya dikhususkan untuk wilayah barat. Tiga di antaranya yang difokuskan adalah kawasan Tengger Raya, Pakal Madya, dan depan perumahan Pondok Benowo Indah.
Beberapa upaya di antaranya adalah dengan pengerukan saluran air dan pembuatan bozem atau waduk buatan. Khusus untuk Tengger Raya dan Pakal Madya yang mengalami banjir pada pertengahan Februari 2024 lalu, dibangun tanggul penahan dari batu kuwung dan tanggul darurat menggunakan sandbag berisi aspal bekas.
“Sebenarnya penanganan banjir bisa lebih mudah ketika di rumah-rumah ada penampung atau sumur resapan,” kata Syamsul Hariadi Kepala DSDABM Kota Surabaya dalam diskusi “Mengurai PR Banjir di Surabaya” di talkshow Semanggi Suroboyo Radio Suara Surabaya, Jumat (8/3/2024) pagi.
Menurut Syamsul, sumur resapan itu yang sekarang sedang disosialisasikan oleh pemkot Surabaya ke para pengembang perumahan untuk dibuat. Dengan begitu, pengembang bisa menghitung bangkitan debitnya yang kemudian dikonversikan ke dalam penampungan yang bisa menjadi mini bozem atau long storage untuk menahan genangan saat hujan deras.
Syamsul juga mengatakan, pemkot bertanggung jawab atas saluran primer dan sekunder untuk melakukan perbaikan, pengerukan, normalisasi, dan konversi saluran. Sementara saluran tersier dan saluran pemukiman adalah tanggung jawab warga.
“Kalau warga mau menjaga masing-masing (saluran) di depan persilnya, akan lebih mudah. Kalau ada genangan atau banjir, pemkot yang akan tangani,” katanya.
Syamsul mengakui bahwa dari tahun ke tahun, titik banjir bisa bertambah. Karena setelah menyelesaikan satu titik atau tempat, bisa muncul masalah di tempat lain.
Lebih lenjut, menurut Syamsul, menyelesaikan banjir itu seperti luka dalam. Kadang banjirnya di bawah, ternyata masalahnya di hulu, karena di hulu tidak ditahan. Ketika ditahan, kadang di hulu ada sampah. Sehingga saat dibersihkan, banjir atau genangannya malah meluber.
Penanganan Banjir di Kawasan Utara
Dalam penanganannya, DSDABM sudah mendata kondisi banjir di setiap kawasan Surabaya dari tahun ke tahun. Data itu juga memuat kondisi saluran yang belum tertata rapi dan saluran yang tidak memenuhi kebutuhan penanganan banjir di kawasan tersebut.
“Seperti di wilayah utara itu ada Kalianak, Krembangan, Dupak, Tambak Dalam, dan Tambak Mayor yang masih kadang tergenang,” kata Windo Gusman Prasetyo Kabid Drainase DSDABM Surabaya dalam acara diskusi yang sama.
Menurutnya, jika melakukan penanganan banjir di lokasi tersebut harus berkoordinasi dengan berbagai pihak karena sistem drainasenya terhubung. Di sana ada sungai Brantas yang kewenangannya di BBWS Brantas dan Jalan Kalianak-Oso Wilangun yang kewenangannya di BPJN Jawa-Bali.
Dari data yang dia miliki, saat curah hujan sedang tinggi, banjir di Kalianak bisa mencapai ketinggian 50 cm. Selain itu, kawasan tersebut bisa dikatakan menjadi langganan banjir karena terjadi penyempitan di sungai kawasan Kalianak.
“Yang awalnya lebarnya 30 meter, sekarang banyak yang hanya 2 sampai 4 meter,” katanya. “Banyak pembangunan di atas sungai. Pembangunan liar,” tambahnya.
Dalam diskusi 90 menit tersebut, beberapa pendengar juga ikut bergabung. Yanto dan Abdi, dua di antaranya mengeluhkan tentang wilayahnya yang tidak kunjung dibangun saluran/box culvert. Menurut mereka, survey sudah dilakukan tapi belum ada pelaksanaan pembangunan.
Sementara Ira, pendengar lainnya, mengeluhkan tentang yayasan tempatnya bekerja sering kali tergenang karena saluran air di depan yayasannya buntu.
Pada mereka, Syamsul dan Windo memastikan untuk mengecek ke alamat masing-masing.
Di akhir diskusi, Syamsul mengatakan bahwa perencanaan saluran untuk pengendalian air akan dilakukan menyeluruh. Tapi bertahap, karena ada keterbatasan anggaran.
Menurutnya, dana penanganan banjir dibagi di banyak wilayah dan ditentukan oleh prioritas suatu kawasan. “Jadi bukan mangkrak, tapi bertahap,” katanya merespons adanya laporan tentang pembangunan saluran yang “nganggur”.
Dia juga berharap peran serta masyarakat jika ada saluran yang tersumbat atau terputus. Termasuk untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Sementara itu, pihaknya juga mengajak masyarakat berikirim surat atau pemberitahuan kalau ada kerja bakti untuk dilakukan pengangkutan sampahnya. Sekadar diketahui, DSDABM memiliki call centre yang bisa dihubungi 24 jam melalui WhatsApp di 081133331919. (ham/iss)