Pemerintah Sudan Tolak Deklarasi Krisis Pangan PBB Terhadap Negaranya

Pemerintah Sudan pada, Minggu (29/12/2024), menyatakan menolak laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutkan bahwa negara tersebut tengah menghadapi krisis ketahanan pangan akibat konflik yang berlangsung.

Abubakar Omar El-Bushra, Menteri Pertanian Sudan, mengkritik metodologi yang digunakan dalam laporan Klasifikasi Tahap Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), terutama terkait cara pengumpulan dan analisis data.

“Angka-angka tersebut tidak realistis,” katanya saat konferensi pers di Kota Port Sudan di Sudan bagian timur seperti dilansir Antara.

El-Bushra menjelaskan bahwa survei yang menjadi dasar laporan tersebut mencakup 15 negara bagian, di mana 11 di antaranya berada di zona konflik dan tujuh lainnya terkepung oleh kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Oleh karena itu, menurutnya, survei lapangan di wilayah-wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan secara efektif.

Menteri Pertanian mengumumkan keputusan Sudan untuk menghentikan hubungannya dengan IPC.

“Pemerintah Sudan menolak eksploitasi masalah ketahanan pangan dan pemaksaan kelaparan sebagai kenyataan di negara-negara yang dilanda perang,” ujarnya.

Komite Peninjauan Kelaparan IPC, sebuah kelompok pemantauan kelaparan global yang terdiri dari badan-badan PBB, mitra regional, dan organisasi bantuan, baru-baru ini merilis laporan tentang Sudan.

Laporan tersebut menyoroti krisis kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu.

Mereka menyatakan sebanyak 24,6 juta orang, yaitu hampir setengah dari populasi, mengalami kerawanan pangan.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi lima daerah yang sudah mengalami kelaparan. Sebanyak lima daerah lainnya diproyeksikan akan menghadapi kelaparan pada Mei 2025. Karenanya, Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut laporan IPC tersebut cacat.

“Tidak ada data baru yang dikumpulkan karena konflik yang berlangsung sejak 2022. Laporan mengandalkan informasi yang sudah usang,” kata kementerian tersebut melalui pernyataan pada, Minggu (29/12/2024).

Pada hari yang sama, Tom Fletcher Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan,memperingatkan tentang kelaparan yang mengancam jutaan orang di Sudan akibat konflik yang terus berlangsung antara tentara dan RSF.

Masyarakat internasional dan PBB telah meningkatkan seruan agar perang segera diakhiri karena Sudan menghadapi bencana kemanusiaan yang semakin dekat.

Jutaan orang di negara itu disebutkan berisiko mengalami kelaparan dan kematian akibat krisis pangan yang disebabkan pertempuran di 13 dari 18 negara bagian di negara itu. (ant/vin/bil/ham)