Jumat, 22 November 2024

Pemerintah Matangkan Rencana Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat meladeni pertanyaan wartawan di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (30/01/2024). Foto: Antara Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) saat meladeni pertanyaan wartawan di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (30/01/2024). Foto: Antara

Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, pemerintah tengah mematangkan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Presiden kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ASN menyeluruh,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dilansir Antara pada Rabu (31/1/2024).

Anas menyatakan, pihaknya sedang matangkan skenario tersebut dan menyempurnakan sistem smart ASN yang akan mengintegrasikan seluruh layanan ASN ke dalam satu smart ASN.

Termasuk akan ada formasi pemerintah pusat sekitar 250.000 formasi fresh graduate untuk IKN, salah satunya rencana pemilihan dan tes talenta-talenta digital pada Maret mendatang

Untuk sementara, user single sign on (SSO) yang digunakan ASN memakai identitas kependudukan digital (IKD) sehingga ASN segera membuat IKD agar memperoleh layanan e-kinerja, termasuk pembelajaran dan diklat.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong proses integrasi layanan berbagai aplikasi yang ada di kementerian.

“Jadi, ini sedang ‘dipaksa’, targetnya nanti pada bulan Juli seluruh kementerian sudah punya satu portal layanan, terutama pemerintah kabupaten dan kota. Apakah bisa semua? Kami sedang membuat pilot project. Nah, manajemen risiko pembangunan nasional ini menjadi sangat penting dan ini terintegrasi nanti dengan grand design reformasi birokrasi sampai 2025 dan 2045,” ucap Anas.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB mengatakan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan bersama Joko Widodo Presiden RI terkait dengan persentase warga lokal di IKN yang menjadi ASN.

“Kami sedang mempertimbangkan atas arahan Bapak Presiden untuk ada persentase masyarakat lokal diberikan ruang khusus untuk menjadi ASN di IKN,” ungkapnya. (ant/sya/saf/iss)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
32o
Kurs