Pembangunan Rumah Rakyat Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pembangunan rumah rakyat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menjadi hal sangat penting pada masa pemerintahan Prabowo Subianto Presiden. Sebab, hal ini menjadi program prioritas dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Menurut Fahri, Prabowo bertekad untuk memperhatikan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman secara lebih mendalam dan akurat. Karena itulah dibentuk Kementerian PKP untuk mewujudkan program prioritas tersebut.

Selain itu, Fahri juga menyatakan bahwa tujuan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut, untuk mengentaskan rumah tidak layak huni milik masyarakat.

“Ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Program pembangunan tiga juta rumah, kata dia, merupakan salah satu visi yang disampaikan Prabowo Presiden pada kampanye Pilpres 2024.

“Rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan dibangun di pedesaan, pesisir, dan perkotaan,” katanya.

Fahri menegaskan, hingga saat ini banyak keluarga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal.

Hal ini tentu saja sangat memprihatikan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukimannya. Sehingga setiap masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni.

Melalui Kementerian PKP, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan organisasi yang siap untuk melaju dan berjalan lebih cepat di sektor perumahan.

Adanya dukungan dan kerjasama dan niat baik dari semua pihak maka persoalan tersebut diharapkan bisa di selesaikan dengan sebaik-baiknya.

“Inilah cita-cita bangsa yang terpatri dalam pembukaan UUD. Mudah-mudahan memberikan makna yang terasa kembalinya jiwa-jiwa muda anak Indonesia, untuk kerja lebih kuat dan lebih keras dalam mencapai dan menggapai cita-cita bersama,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dalam program kerja 100 hari mentargetkan pembangunan 2.100 unit rumah khusus untuk pejuang/warga eks Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, 1.874 unit hunian tetap hasil pembangunan PPR dan mitra non pemerintah untuk warga terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Lalu, 140 unit hunian tetap untuk warga terdampak bencana banjir di Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Kemudian 287 unit hunian tetap untuk warga terdampak erupsi Gunung Raung di Sulawesi Utara (Sulut), dan 49 unit hunian tetap untuk warga terdampak banjir/longsor Ternate, Maluku Utara (Malut).

Selanjutnya, 36 unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) dan 47 tower rusun ASN-Hankam di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Terakhir satu tower rusun Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Denpasar, Bali dan satu tower rusun Yayasan Universitas Madura di Pamekasan, serta bantuan PSU di Kabupaten Lebak (Banten), Bandung (Jawa Barat), Sigi (Sulawesi Tengah), Minahasa (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan).(faz/ipg)