PBB Kecam Penyimpangan Kebebasan Pers Terkait Penutupan Al Jazeera di Israel

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan menentang penyimpangan apa pun terhadap prinsip kebebasan pers sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel.

Dilansir dari Antara pada Senin (6/5/2024), sebelumnya pemerintah Israel menutup kantor lokal Al Jazeera dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan.

“Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami dengan tegas menentang keputusan apa pun yang membatasi kebebasan pers. Pers yang bebas, memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan,” kata Stephane Dujarric juru bicara PBB.

Shlomo Karhi Menteri Komunikasi Israel segera menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan siaran, memblokir situsnya, dan memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan-perusahaan kabel dan satelit.

Di sisi lain, Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Ia juga menambahkan bahwa petugas telah menyita sebagian peralatan saluran di kantor tersebut.

Lalu, jaringan berita yang berbasis di Qatar itu mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada pemirsanya.

Sementara itu, menurut Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) dan Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) lebih dari 100 jurnalis dan pekerja media, sebagian besar warga Palestina, tewas dalam tujuh bulan pertama saat perang di Gaza.

Sedangkan menurut Kantor media di Gaza, mencatat lebih dari 140 orang tewas, yang berarti rata-rata lima jurnalis terbunuh setiap minggunya sejak 7 Oktober 2023. (ant/sya/saf/ham)