Pakar Sebut Gagasan Polri di Bawah Kemendagri Sebuah Langkah Mundur

Dr Edi Hasibuan Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyebut gagasan yang menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI menjadi satu langkah mundur.

Menurut Edi, kedudukan Polri lebih baik berada langsung di bawah presiden.

“Saran kami, kedudukan Polri tetap lebih bagus berada di bawah presiden,” terang Edi, melansir Antara, Minggu (1/12/2024).

Berdasarkan kajian akademik, kata dia, Polri tetap lebih ideal jika berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengatakan, di bawah kementerian manapun tidak akan menjamin Polri semakin baik bahkan dikhawatirkan semakin mundur.

Selain itu, kata dia, institusi Kepolisian yang berada di bawah kementerian lain juga semakin rawan intervensi pada penegakan hukum.

Edi mengungkapkan, polri di bawah presiden telah mendapat banyak intervensi termasuk dari parta politik, apalagi jika berada di bawah kementerian.

Menurut dia, semestinya yang dibahas bukan Polri di bawah kementerian, tapi memberikan gagasan agar profesionalisme dan pengawasan Polri bisa ditingkatkan.

“Polri jangan diseret-seret ke ranah politik. Polri di bawah presiden memang itulah ciri khas Kepolisian Indonesia,” ungkapnya.

Edi Hasibuan melihat dengan di bawah presiden seperti saat ini, Polri diakui sebagai salah Kepolisian terbaik di dunia, berdasarkan laporan bertajuk “Global Law and Order 2022” yang diterbitkan lembaga jajak pendapat dunia, Gallup, pada 27 Oktober 2022.

Gallup mewawancarai hampir 127.000 orang di lebih dari 120 negara pada 2021.

“Menurut Gallup, Polri berada pada urutan kelima terbaik di dunia, setelah Singapura, Tajikistan, Norwegia dan Swiss,” tutupnya. (ant/kir/ham)