Muhammadiyah Minta Pemerintah Kajian Matang Usulan Sertifikasi Pendakwah

Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah mengkaji lebih matang lagi soal usulan sertifikasi pendakwah.

Hal itu ia katakan setelah Prabowo Subianto Presiden RI meminta pendapat dan masukan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan terkait usulan sertifikasi bagi pendakwah dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Sebaiknya segala hal dibahas dan diputuskan secara matang, jangan karena satu dua kasus, lalu kita pilihannya verbal,” katanya setelah menghadiri pelantikan Rektor baru Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, di Mulyorejo, Surabaya, Senin (9/12/2024).

Saat ini yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana elit agama dan elit bangsa bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas, sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

“Maka dari itu, kami berharap bahwa agama itu bisa menjadi suluh kehidupan, bukan menjadi hiburan dalam kehidupan kita,” ucapnya.

Sukadiono Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) menambahkan, program sertifikasi seharusnya dilakukan analisis terlebih dahulu, terkait apa keuntungan dan kerugiannya, bukan tiba-tiba akan dilakukan karena ada kejadian.

“Jangan berdasarkan kekhilafan salah satu dai kemudian itu dijadikan rujukan untuk melakukan sertifikasi. Artinya, perlu dianalisis terlebih dahulu, perlu atau tidaknya, supaya tidak menjadi boomerang di kemudian hari,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga berharap, setelah kasus terkait dakwah yang mengolok-olok itu terselesaikan, ke depan bisa diambil pelajaran untuk memperbaiki kualitas dakwah.

“Ini namanya tauladan, harus berkata lemah lembut, berkata yang jelas. Guyonan boleh, tapi dalam koridor guyonan yang dibolehkan,” pungkasnya. (ris/bil/ipg)