Menteri Kelautan Sebut Negara Alami Kerugian Akibat Ratusan Juta Benih Lobster Diselundupkan

Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, negara mengalami kerugian akibat ratusan juta bibit benih bening lobster (BBL) diselundupkan ke negara lain tiap tahun.

Trenggono pun menugaskan Pung Nugroho Saksono (Ipung) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru saja dilantik hari ini, untuk menindak secara tegas para penyelundup BBL itu.

“Saya sampaikan ke Pak Dirjen PSDKP jangan takut, selama ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan publik, dan kita tidak main-main di situ. Kalau penyelundupan ini bisa kita hentikan, kita bisa berbuat banyak untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya saat melantik pejabat pimpinan tinggi madya KKP di Jakarta, Rabu (12/6/2024) dilansir Antara.

Ia menjelaskan, tak kurang dari 500 juta BBL setiap tahun diselundupkan ke negara lain. Dia mengaku hal ini membuatnya gelisah karena negara tak mendapatkan apa pun dari kegiatan itu.

Persoalan penyelundupan BBL memang menjadi fokus KKP seiring dengan terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar aturan dalam tata kelola lobster di Indonesia.

KKP juga telah membentuk tim PMO 724 untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budi daya lobster, hingga sistem pengawasan pemanfaatan biota laut itu.

KKP, ujar dia lagi, juga aktif bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menangkap pelaku penyelundupan benur.

Tercatat hingga pertengahan Mei lalu, penggagalan BBL telah dilakukan sebanyak delapan kali dengan total BBL yang diamankan sebanyak 982.025 ekor lewat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti petugas bandara, kepolisian hingga TNI AL.

Adapun Trenggono hari ini juga melantik Ishartini Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas, serta tiga pejabat lainnya masing-masing Agus Suherman Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; Hendra Yusran Siri SAM Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut; dan Tangkap Miazwir Pejabat Fungsional Ahli Utama Pengelola Produksi Perikanan. (ant/bil/ipg)