Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) menyatakan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) harus bisa mendukung demokrasi di dunia modern.
“Baik demokrasi maupun teknologi digital bersifat transformatif, keduanya mengubah cara kita mengambil keputusan penting, terutama upaya untuk meningkatkan inklusivitas,” kata Retno dilansir Antara pada Senin (18/3/2024).
Guna memastikan tercapainya tujuan tersebut, perlu didorong tata kelola digital global yang demokratis.
Menurut dia, teknologi transformatif seperti AI harus dinavigasi oleh dan demi kepentingan banyak orang.
“Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Indonesia sendiri telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN,” ujarnya.
Dia kemudian memaparkan pentingnya menutup kesenjangan digital global dan memperlakukan AI sebagai barang publik global.
“Namun, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata,” paparnya.
Ia pun menegaskan bahwa suara negara-negara berkembang harus menjadi bagian yang hakiki dalam rangkaian pembangunan digital global.
“Indonesia aktif mengambil bagian dalam perundingan Global Digital Compact dan jalur lain di PBB dan forum internasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa AI bisa menjadi pedang bermata dua.
“AI dapat digunakan sebagai alat demokrasi, namun juga dapat menjadi alat manipulasi dan disinformasi. Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk memupuk literasi digital serta inovasi melawan berita palsu yang dimanipulasi dan penyalahgunaan AI termasuk dalam melawan serangan siber,” ucapnya.
Sebelum menutup pernyataannya, dia menekankan bahwa hubungan antara demokrasi dan teknologi seharusnya menjadi kekuatan untuk kebaikan.
“Dan tugas kita bersama adalah memastikan tujuan tersebut,” pungkasnya. (ant/ike/saf/ipg)