Paetongtarn Shinawatra, mantan eksekutif hotel dan pewaris politik berusia 37 tahun, disetujui oleh parlemen untuk menjadi perdana menteri Thailand berikutnya pada Jumat (18/8/2024) kemarin.
Sebagai anggota dinasti politik Shinawatra dan ketua Partai Pheu Thai, Paetongtarn akan memulai masa jabatannya di tengah masa penuh gejolak dalam politik Thailand karena Partai Bergerak Maju yang progresif dilarang meskipun berhasil meraih kemenangan pemilu penting yang mengakhiri kekuasaan militer pada bulan Mei tahun lalu.
Dilansir dari The Washington Post, meskip Paetongtarn adalah orang termuda yang pernah terpilih menjadi perdana menteri di Thailand, usianya kontras dengan kedudukannya dalam keluarga Shinawatra yang mapan.
Kemenangan tersebut juga terjadi di tengah pertikaian panjang antara partai populis yang terkait dengan Pheu Thai dan lembaga militer yang pro-kerajaan.
Bagaimana Paetongtarn menjadi perdana menteri?
Paetongtarn terjun ke dunia politik pada 2021, saat Partai Pheu Thai, yang didirikan Thaksin Shinawatra, mengangkatnya sebagai kepala Komite Penasihat Inklusi dan Inovasi.
Saat itu, Paetongtarn mengatakan bahwa dia sendiri tidak tertarik menjadi politisi, tetapi lebih suka bertugas sebagai penasihat.
Namun, saat negara itu memasuki musim pemilihan umum pada akhir 2022, Paetongtarn memanfaatkan kesempatan itu. Partai tersebut menobatkannya sebagai salah satu dari tiga kandidatnya tahun lalu.
Partai populis yang terkait dengan Thaksin, telah memenangkan semua pemilihan nasional selama dua dekade. Namun dalam pemilihan umum 2023, Partai Pheu Thai memenangkan jumlah kursi tertinggi kedua di DPR. Partai Move Forward memperoleh bagian terbesar.
Karena upaya untuk membangun pemerintahan koalisi terhenti, parlemen Thailand memilih Srettha Thavisin dari Pheu Thai sebagai perdana menteri.
Minggu lalu, Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan Partai Move Forward. Setelah pengadilan yang sama mencopot Srettha sebagai perdana menteri awal minggu ini. Kemudian Partai Pheu Thai mencalonkan Paetongtarn untuk menggantikannya.
Parlemen menyetujui pencalonannya pada Jumat (16/8/2024), meskipun ia memerlukan persetujuan resmi dari Raja Vajiralongkorn sebelum secara resmi mengambil alih kekuasaan.
Apa dampak sejarah politik keluarganya?
Thaksin, ayah Paetongtarn, menjadi miliarder yang mengelola konglomerat telekomunikasi sebelum menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2001 hingga 2006.
Bibinya, Yingluck Shinawatra, adalah wanita pertama yang menjabat sebagai perdana menteri dan menjabat dari tahun 2011 hingga 2014.
Pamannya, Somchai Wongsawat, juga pernah menjabat sebagai perdana menteri Thailand pada tahun 2008.
Politik populis keluarga Shinawatra menyebabkan bentrokan dengan pengadilan dan militer yang berpihak pada kaum royalis di Thailand.
Ketiga pemimpin tersebut digulingkan melalui kudeta militer atau putusan pengadilan konstitusi sebelum masa jabatan mereka berakhir.
Dalam kasus Thaksin, bahkan setelah kudeta militer mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2006, protes jalanan yang penuh kekerasan terhadapnya terus berlanjut selama bertahun-tahun.
Thaksin kembali ke negaranya pada bulan Agustus tahun lalu setelah 17 tahun mengasingkan diri. Bahkan saat berada di luar negeri, partainya terus memenangkan pemilu di dalam negeri.
Ketika Paetongtarn terpilih sebagai salah satu kandidat Pheu Thai tahun lalu, usianya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilih muda yang umumnya berpihak pada pihak oposisi.
Perbedaan usia rata-rata antara pemimpin negara dan rakyat yang mereka pimpin adalah 32 tahun, The Washington Post melaporkan pada bulan Juni, dan seiring dengan semakin tidak puasnya kaum muda di seluruh dunia dengan demokrasi, usia dapat memainkan peran penting dalam pemilu.
Namun dalam kasus Paetongtarn, sebagian orang mengatakan ia mencerminkan kelanjutan kendali keluarga Shinawatra selama puluhan tahun dan menganggap pembubaran Move Forward menandakan suara rakyat Thailand tidak berarti.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Masa jabatan Paetongtarn akan mengharuskannya untuk segera menghadapi ekonomi Thailand yang sedang terpuruk dan popularitas Pheu Thai yang semakin menurun.
Selama masa kampanyenya, ia berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, menurunkan biaya transportasi umum, dan menggandakan upah minimum harian.
Meskipun Paetongtarn bersikeras bahwa dia bukan duplikat politik ayahnya, Associated Press melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda perdana menteri baru itu telah menyusun platform yang berbeda dari kebijakan ayahnya atau partai keluarganya.
Paetongtarn mungkin juga harus menghadapi oposisi yang bangkit kembali, karena Partai Move Forward telah dengan cepat bergabung kembali menjadi Partai Rakyat.
Dan dia akan terus menghadapi risiko serangan balik terhadap partainya dari militer dan pengadilan yang pro-kerajaan, seperti yang dialami anggota keluarganya sebelumnya. (ant/saf/ham)