Maknai Otoda, Mendagri Minta Pemda Mulai Lakukan Pembangunan Hijau hingga Jaga Eksploitasi

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta semua pemerintah daerah (pemda) memaknai Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 dengan mulai melakukan pembangunan hijau, hingga menjaga eksploitasi agar tidak berlebihan.

Pembangunan hijau artinya ramah lingkungan dalam segala sisi, dan mulai menggunakan energi yang tidak mengeluarkan gas emisi karbon berbahan fosil.

“Green development, green ekonomi, blue ekonomi, blue development,” katanya saat menjadi inspektur upacara Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Dia juga minta kepala daerah membatasi eksploitasi agar tidak berlebihan, sambil diimbangi dengan reboisasi dan rehabilitasi.

“Eksploitasi tambang misalnya, tidak sekadar menambang dan merusak lingkungan,” imbuhnya.

Kemudian mengembangkan potensi pertanian yang ramah lingkungan.

“Dalam konteks ini, Kemendagri siap mengakomodir sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, siap untuk mengakomodir melalui penyusunan APBD, produk-produk hukum yang berorientasi pada ramah lingkungan dan pembangunan ekonomi hijau dan biru,” bebernya.

Selain itu, mengendalikan inflasi agar tetap di angka tiga persen.

“Bandingkan misalnya dengan negara Irak yang saat ini konflik. Itu hampir 50 persen inflasi. Belum lagi negera-negara seperti Turki, Argentina yang mendekati 100 persen atau di atas 100 persen,” paparnya lagi.

Sejumlah program lain pengentasan stunting, kemiskinan, dan terobosan-terobosan kreatif sambil tetap dilakukan agar ada pemasukan PAD.

“Saya ingatkan betul ujung akhir daripada otonomi daerah bukanlah hanya sekadar ada daerah yang baru pemekaran. Tapi, ujungnya adalah memberikan kesempatan dengan kewenangan agar daerah mampu mencari terobosan-terobosan mendapatkan revenue atau pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.

Tujuannya, mengurangi ketergantungan pemda ke pemerintah pusat.

“PAD yang tinggi dapat mengurangi pembangunan daerah masing-masing dan kemudian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah masing-masing tanpa harus banyak mengandalkan tangan pemerintahan pusat. Saya kira ini waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi evaluasi dan membuka pikiran kita apalagi pada saat ini sedang musim musrembang,” sambungnya.

Menurut Tito, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang benar, mampu menyumbang 70 persen keberhasilan.

“Perencanaan yang salah menyumbang 70 persen akan gagal pembangunan daerah itu,” tandasnya.(lta/azw/rid)