Tessa Mahardhika Sugiarto Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, upaya penegakan hukum yang dilakukan pihaknya bebas dari pengaruh politik.
Menurutnya, setiap penanganan kasus dugaan korupsi cuma menargetkan oknum atau individu yang terindikasi merugikan keuangan negara.
Dia menegaskan, KPK tidak memandang afiliasi politik pihak-pihak yang diduga terlibat kasus korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Tessa, merespons ucapan Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang menyebut KPK kerap memeriksa kepala daerah menjelang Pilkada.
“Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada motif politik atau partai tertentu yang menjadi target kami. Fokus kami adalah pada tindakan yang dilakukan oleh individu yang diduga aktif merugikan negara,” ujarnya.
Pemanggilan dan pemeriksaan, lanjut Tessa, dilakukan karena penyidik punya alasan kuat pihak-pihak yang diperiksa memiliki informasi relevan terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
Penyidik Senior KPK itu bilang, setiap pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Para penyidik memiliki bukti dan keterangan dari saksi lain. Jadi, ini bukan tentang menargetkan partai tertentu,” jelasnya.
Sekadar informasi, Rabu (17/7/2024), KPK mengumumkan dimulainya penyidikan tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Antara lain, kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
Terkait itu, Penyidik KPK sudah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Tapi, identitasnya belum resmi diumumkan kepada publik.
Pekan lalu, Tim Komisi Antirasuah menggeledah Kantor Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita Wali Kota Semarang yang tercatat sebagai Kader PDI Perjuangan. (rid/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
