Hasto: Dipenjara Adalah Bagian dari Pengorbanan Seperti Bung Karno
Kamis, 26 Desember 2024 | 20:21 WIB
Asep Guntur Rahayu Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemanggilan terhadap Hasto Kristiyanto (HK) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan masih menunggu kelengkapan berkas-berkas penyidikan.
“Jadi kami kalau mau memeriksa seseorang, kami harus memiliki bahan baik yang akan kami ditanyakan, maupun juga apa yang akan kami jelaskan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Asep menerangkan penyidik pada umumnya akan memanggil saksi-saksi terlebih dulu sebelum akhirnya memanggil tersangka untuk diperiksa.
“Jadi itu juga menjawab pertanyaan mengapa kalau memeriksa tersangka suka belakangan. Jadi kami kumpulkan dulu keterangan dari saksi yang lain, kumpulkan dulu dokumen-dokumen yang ada, sehingga nanti tidak sepotong-sepotong informasi yang kami punya,” ujarnnya seperti dilaporkan Antara.
Penyidik KPK pada Selasa (24/12/2020) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) dan Donny Tri Istiqomah (DTI), advokat.
Setyo Budiyanto Ketua KPK mengungkapkan HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Wahyu Setiawan Anggota KPU agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.
HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP.
“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” ujar Setyo.
Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.(ant/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
