Kota Surabaya Dapat Insentif dari Kemenkeu karena Sukses Tekan Miskin Ekstrem hingga Stunting

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat insentif Rp19 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena sukses menekan kemiskinan ekstrem hingga stunting.

Insentif fiskal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/2024 yang diteken Sri Mulyani Menkeu per 1 September 2024 lalu.

Terkait hal ini, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mennyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat. Menurutnya, insentif fiskal ini menunjukan dua hal.

“Pertama, upaya Pemkot Surabaya terkait kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat berada pada jalur yang benar, meski tentu belum sepenuhnya sempurna. Beberapa evaluasi pasti kita lakukan, sehingga program terkait kesejahteraan masyarakat bisa semakin optimal,” ujar Eri di Surabaya, Jumat (6/9/2024).

Kedua, lanjut Eri, insentif ini bakal memacu daerah untuk menjalankan program dengan baik untuk masyarakat.

“Insentif fiskal berbasis kinerja ini menumbuhkan budaya inovasi dan mengakselerasi pelayanan publik lebih baik lagi di daerah-daerah. Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menstimulus pemerintah daerah untuk bekerja lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar Eri.

Adapun insentif fiskal itu terbagi untuk kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp7,17 miliar, kinerja percepatan penurunan stunting Rp6,49 miliar, dan kinerja percepatan belanja daerah Rp5,36 miliar.

Terkait kemiskinan ekstrem, Eri menyebut Pemkot Surabaya berhasil menurunkannya dari level 1,2 persen pada 2021, menjadi 0,8 persen pada 2022, dan terus berkurang hingga level 0,42 persen tahun 2024.

Dia menjabarkan berbagai langkah telah dijalankan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan ekstrem, mulai padat karya untuk berbagai program Pemkot Surabaya.

“Seperti bedah ribuan rumah yang melibatkan warga kurang mampu di sekitar rumah yang dibedah sebagai pekerja, pelibatan warga miskin sebagai pekerja di kelompok-kelompok produksi paving yang produknya digunakan untuk membangun kampung-kampung, hingga pemanfaatan aset-aset pemerintah sebagai Rumah Padat Karya untuk beragam usaha di antaranya untuk cuci mobil, laundry, jahit, kafe, dan sebagainya,” paparnya.

Tapi salah satu upaya efektif, menurutnya Rumah Padat Karya yang telah ada di 133 titik se-Surabaya. “Termasuk kita manfaatkan aset Pemkot Surabaya sebagai lokasi budidaya perikanan dan beragam model urban farming yang memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya,” jelasnya.

Sementara prevalensi stunting, Pemkot Surabaya juga sukses menekannya ke level 1,6 persen, terrendah se-Indonesia. Targetnya bisa mencapai nol persen pada tahun ini.

“Penanganan stunting menjadi kunci untuk menyiapkan generasi terbaik di masa depan, terutama agar momentum Indonesia Emas 2045 tidak terlewatkan karena Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2045. Sehingga SDM-nya harus benar-benar siap. Tentu kita harapkan nanti SDM-SDM Surabaya yang kita siapkan sejak dini pada hari ini bisa memberi warna yang luar biasa bagi pencapaian Indonesia Emas 2045,” beber Wali Kota Eri.

Upaya lain, Pemkot Surabaya akan terus menggeber percepatan belanja daerah, APBD menjadi salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,7 persen per 2023, di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga menuurtnya terus menurun dari 9,68 persen pada 2021 menjadi 6,76 pada 2023.

“Kita terus optimalkan belanja APBD sebagai instrumen fiskal untuk mengungkit perekonomian. Semakin cepat belanja daerah disalurkan, semakin cepat pula perekonomian bergerak. Tetapi tentu aspek kecepatan ini tidak mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tetap prudent dan taat aturan,” tandasnya. (lta/bil/iss)