Kolaborasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus Pemprov Jatim Dongkrak IPM

Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lewat sinergi berbagai sektor termasuk pendidikan dengan kesehatan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), yang kini memasuki usia ke-79 tahun.

Dr. Suhartono Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jatim yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dispendik, mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, IPM Jawa Timur sempat berada di posisi terendah di Pulau Jawa. Namun, sejumlah strategi yang dijalankan berhasil mendongkrak posisi tersebut.

“Ini menjadi tantangan bagi kami, mengingat Jawa Timur adalah provinsi terbesar di Pulau Jawa. Namun, melalui berbagai upaya, kini IPM kami telah naik ke peringkat ketiga di Pulau Jawa,” jelasnya dalam program Wawasan Suara Surabaya, Merawat Bumi Majapahit, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, salah satu langkah penting yang ditempuh adalah memperluas akses pendidikan 12 tahun melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jatim.

Program ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kami menyadari bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan pendidikan kesetaraan juga menjadi fokus utama, terutama bagi penduduk usia kerja yang belum memiliki ijazah formal.

“Kami juga berkolaborasi dengan pesantren-pesantren, mengingat banyak santri yang cerdas namun belum memiliki sertifikasi pendidikan formal. Program ini diharapkan dapat membantu mereka memperoleh ijazah SD, SMP, atau SMA,” tambah Dr. Suhartono.

Suhartono menegaskan bahwa kolaborasi antara Dispendik dengan dinas kesehatan (Dinkes) kedepan bakal terus dilakukan untuk memastikan peningkatan IPM yang berkelanjutan.

“Kami tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memastikan ada peningkatan berkelanjutan dalam upaya mencapai target IPM,” tutupnya.

Sementara di sektor kesehatan, dr. Waritsah Sukarjiyah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jatim mengatakan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan prevalensi stunting tak kalah penting untuk meningkatkan IPM

“Salah satu indikator IPM adalah umur harapan hidup. Untuk mencapainya, kami meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk optimalisasi pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan pasangan usia subur,” katanya yang juga hadir dalam program Wawasan Suara Surabaya, Merawat Bumi Majapahit.

Waritsah menambahkan, dukungan dari Kementerian Kesehatan selama dua tahun terakhir telah membantu peningkatan layanan kesehatan di Jatim. Termasuk, pelatihan dan penyediaan alat Ultrasonografi medis (USG) dua dimensi untuk 973 puskesmas yang tersebar di seluruh Jatim.

Selain itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Jatim itu menambahkan kalau penurunan angka stunting juga menjadi prioritas, dengan fokus intervensi pada wilayah-wilayah dengan prevalensi tertinggi.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa ada tiga kabupaten yang menjadi prioritas penanganan karena mencatatkan angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting tertinggi, yaitu Jember, Probolinggo, dan Banyuwangi.

“Kami juga menggunakan data Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigisi) sebagai dasar untuk melakukan intervensi. Hasilnya, prevalensi stunting di Jawa Timur turun menjadi 6,63 persen pada pertengahan tahun 2024,” tambahnya. (bil/ham)