Kemenag RI Matangkan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Haji 2024

Jelang pelaksanaan ibadah haji 2024, Kementerian Agama atau Kemenag RI melakukan pematangan layanan haji ramah lansia pada penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M.

Hilman Latief Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag RI mengatakan, program haji ramah lansia pada aspek layanan perlu ditingkatkan. Terutama pada aspek program dan mitigasi risikonya.

“Haji Ramah Lansia pada aspek layanan sudah cukup baik. Ini berkaca dari penyelenggaraan haji 2023. Tapi mohon diperkuat programnya,” ujar Hilman saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H, Rabu (21/2/2024).

Ia menambahkan proses pematangan program Haji Ramah Lansia itu, mulai dari sebelum jemaah berangkat, hingga tiba kembali ke Indonesia atau setelah berhaji.

Sebelumnya, pada penyelenggaraan haji 2023 lalu, jemaah haji Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas jumlahnya sekitar 61.000 orang atau sekitar 30 persen dari 229.000 total kuota jemaah haji saat itu.

Sedangkan, Kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 dan mendapat tambahan kuota sebesar 20.000 orang, sehingga totalnya 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Sementara tahun ini, jemaah haji reguler kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas jumlahnya mencapai 45.000.

Hilman mengungkapkan program ini menjadi perhatian Pemerintah seiring dengan proyeksi masa depan jemaah haji yang lansianya akan terus bertambah.

“Ini luar biasa. Baru setahun diterapkan dan direspons dengan baik. Ini menjadi catatan dan tanggung jawab dari Menag untuk bisa terus dikembangkan dan memperbaiki seluruh proses bisnis Haji Ramah Lansia, mulai dari filosofi, konsep dasar, program, dan layanan,” ucap Hilman.

Menurutnya, skenario kedaruratan perlu disiapkan sejak awal, termasuk upaya mengefektifkan komunikasi dalam memitigasi semua potensi persoalan.

“Kita perlu membangun akses dan relasi yang baik dangan tim Saudi, termasuk keamanan. Jika memungkinkan menghadirkan tim Kementerian Haji dalam peletihan petugas haji agar mereka bisa menjelaskan situasi dan kebijakan di Saudi,” katanya.

“Kita upayakan menggelar training bersama di Saudi dengan tim Saudi yang akan menangani Indonesia. Sehingga terbentuk kesamaan persepsi dalam melayani jemaah haji,” lanjutnya.

Berbeda dengan 2023, tahun ini juga akan diterapkan kebijakan istithaah sebagai syarat pelunasan. Sehingga, jemaah yang akan melunasi biaya haji, harus memenuhi syarat istithaah Kesehatan terlebih dahulu. (sya/ipg)