Joko Widodo Presiden, pagi hari ini, Selasa (20/2/2024), menghadiri pembukaan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta Convention Centre.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah poin penting. Salah satunya, proses peradilan perlu memerhatikan kualitas putusan, bukan cuma kuantitas.
Walau MA mampu memutus 99,47 persen perkara 2023, Jokowi mengingatkan, penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan. Apalagi, sekarang masyarakat sudah semakin kritis.
Kemudian, putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju.
“Yang paling utama adalah kualitas putusan, bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju. Harapan masyarakat kepada lembaga peradilan makin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat makin kritis terhadap proses peradilan dan makin terbuka menyampaikan penilaiannya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi berbagai langkah yang sudah diterapkan Mahkamah Agung.
Di antaranya, upaya reformasi internal. Menurutnya, MA perlu terus berbenah untuk menghadirkan keadilan buat semua kalangan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi, menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga mendukung MA menerapkan sistem restorative justice dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, sebagai terobosan penyelesaian perkara era modern.
“Bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru tetapi juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum. Misalnya penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara,” tegasnya.
Terkait keterbukaan publik, Kepala Negara mengapresiasi banyaknya publikasi putusan mencapai 22 ribu dalam direktori putusan yang bisa diakses publik.
Turut mendampingi Presiden di lokasi acara antara lain, Suhartoyo Ketua Mahkamah Konstitusi, Isma Yatun Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Amzulian Rifai Ketua Komisi Yudisial.
Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri, Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung, dan Heru Budi Hartono Pj. Gubernur DKI Jakarta. (rid/ham)