Jokowi Dorong Peningkatan Rasio Penduduk Berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia

Joko Widodo Presiden kaget rasio penduduk Indonesia dengan pendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih sangat rendah.

“Saya kaget juga, Indonesia itu di angka 0,45 persen, negara tetangga kita Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen, jauh sekali,” katanya saat memberi arahan dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Senin (15/1/2024).

Oleh karena itu, pihaknya berencana akan melakukan rapat untuk membahas hal tersebut dan mengambil kebijakan untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen tersebut.

“Tidak tahu anggaran akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan, agar S2, S3, di usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis,” katanya.

Meskipun selisih angka persentase dengan negara tetangga tersebut terlihat dekat, tetapi Jokowi mengatakan bahwa angka tersebut terpaut jauh lebih rendah jika dilihat secara menyeluruh.

“Kalau dikalikan ini sudah berapa kali? Lima kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang saya sampaikan, belum lagi dengan yag negara maju,” ujarnya.

Ia mengaku paham bahwa upaya menaikkan rasio tersebut membutuhkan biaya di tengah tekanan berat fiskal. Tetapi menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting, apalagi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan akan menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia emas.

Sehingga, ia menyatakan, pembiayaan, pendidikan dan riset harus tetap diupayakan dengan optimal, yakni bukan hanya dari APBN atau APBD, tetapi juga pemanfaatan dana abadi.

Ia menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan dari tahun 2009 hingga 2024 mencapai Rp6.400 triliun. Kemudian, dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada saat pertama kali dibuka ada satu triliun dan di 2023 mencapai Rp139 triliun. Serta jumlah penerima beasiswa menjadi tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka.

Tetapi, ia mengatakan bahwa capaian itu masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil pendidikan yang lebih baik.

“Memang butuh anggaran dan pembiayaan yang besar, tetapi tetap ini menjadi kewajiban untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)