Jepang Jadi Ketua Dewan Keamanan PBB Selama Maret 2024

Jepang bertindak sebagai ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan akan mengusung dua topik sebagai agenda utama, pada Maret 2024.

Yamazaki Kazuyuki Duta Besar Jepang untuk PBB menyebutkan kedua topik itu ialah pembatasan kepemilikan senjata nuklir dan pembangunan perdamaian dalam pencegahan konflik.

Terkait Gaza, Kazuyuki mengatakan Dewan Keamanan berencana melakukan sidang pada 7 Maret dengan sesi yang membahas soal Timur Tengah.

Kemudian, ia menggambarkan topik sidang itu sebagai “peluang bagi Dewan Keamanan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Gaza.”

Ketika ditanya soal pelanggaran Israel terhadap resolusi-resolusi Mahkamah Internasional (ICJ), Kazuyuki mengatakan bahwa Jepang tidak akan tinggal diam.

Namun, ia memperingatkan, “Kita harus menahan diri untuk tidak memberikan penilaian hukum secara spesifik pada kasus ini.” dan menyebut peristiwa yang terjadi di Gaza sebagai peristiwa “sangat tragis”.

Akan tetapi, kata Kazuyuki, Israel punya hak untuk melindungi rakyatnya sambil mematuhi aturan internasional serta hukum kemanusiaan internasional sebagai negara anggota.

Dubes Jepang itu juga menyebut kegiatan-kegiatan Badan PBB untuk urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sangat penting dan “sangat diperlukan”.

Ia menyatakan harapan bahwa kepercayaan pada UNRWA akan terbangun kembali sesegera mungkin.

Sementara itu, militer Israel terus melancarkan serangan maut ke Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina yakni Hamas, menyerbu ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Tetapi, menurut Israel, serbuan Hamas itu menewaskan hampir 1.200 warganya.

Sedangkan, gempuran Israel telah menewaskan sedikitnya 30.228 warga Palestina dan melukai 71.377 lainnya. Kehancuran terjadi di mana-mana, dan berbagai kebutuhan pokok menjadi terbatas.

Disisi lain, Israel juga melakukan blokade hingga melumpuhkan Jalur Gaza. Akibatnya, penduduk Gaza terutama mereka yang tinggal di bagian utara berada di ambang kelaparan.

Kata PBB, Perang yang dilancarkan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, serta 60 persen infrastruktur di Gaza rusak atau hancur.

Tidak hanya itu, di badan kehakiman PBB, yakni Mahkamah Internasional (ICJ), Israel digugat melakukan genosida.

ICJ pada Januari mengeluarkan perintah sementara terhadap pemerintah Israel untuk berhenti melakukan genosida serta Israel juga diperintahkan mengambil langkah-langkah yang menjamin para warga sipil di Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan. (ant/sya/iss)