Hakordia 2024, Pakar Unair Sebut Integritas Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan

Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap 9 Desember. Peringatan Hakordia ini merupakan komitmen dunia memberantas korupsi melalui pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 30 Oktober 2003 oleh Majelis Umum PBB.

Dalam momen Hakordia 2024 ini, Iqbal Felisiano Pakar Hukum Pindana Universitas Airlangga (Unair) menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap penanganan perkara korupsi di Indonesia.

Iqbal menyatakan, evaluasi utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah pentingnya meningkatkan integritas penegak hukum dalam menangani perkara.

Sebab berdasarkan perkara korupsi sepanjang kuartal ketiga tahun 2024, banyak diwarnai dengan perkara korupsi di sektor penegakan hukum.

“Perlunya meningkatkan integritas para penegak hukum sekaligus juga perhatian khusus pada proses-proses penegakan hukum,” kata Iqbal dikonfirmasi suarasurabaya.net pada Senin (9/12/2024).

Selain menyoroti soal integritas penegak hukum, Iqbal juga menyebut lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus berbenah supaya meminimalisir kasus korupsi di internal mereka.

Diketahui, lembaga KPK sempat menjadi sorotan publik setelah Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan mengungkap dugaan perkara suap melibatkan Komjen (Purn) Firli Bahuri mantan Ketua KPK.

Dalam kasus ini Penyidik Polda Metro Jaya menyebut Firli diduga memeras Syahrul Yasin Limpo (SYL) eks Menteri Pertanian. Polda Metro telah menetapkan Firli sebagai tersangka lebih dari setahun yang lalu.

“KPK seperti halnya penegak hukum lainnya, perlu terus berbenah aga meminimalisir perilaku-perilaku koruptif di internal lembaganya sehingga bisa menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.

Selain kasus Firli, Lembaga Antirasuha juga kembali jadi perbincangan di kalangan pengamat dengan terpilihnya Komjen Setyo Budiyanto Ketua KPK periode 2024-2029.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) lembaga swadaya masyarakat, kontestasi pemilihan Pimpinan KPK berujung anti klimaks dan mengecewakan.

Argumentasi ICW bukan tanpa alasan, sebab ada sejumlah isu dalam penentuan pimpinan KPK. Salah satunya terkait, pemilihan figur tidak didasarkan aspek kompetensi dan rekam jejak kandidat. Namun sekadar penilaian subjektif dari anggota komisi hukum DPR.

Oleh karena itu, Iqbal menyebut supaya lembaga penegak hukum tetap memiliki marwah, maka dewan pengawas masing-masing instansi penegak hukum perlu lebih jeli dan memberikan sanksi tegas pada penegak hukum yang melanggar kode etik maupun pelanggaran hukum.

“Harapan saya, siapapun pimpinan KPK dapat meminimalisir benturan kepentingan (conflict of interest) yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang melibatkan instansi asal maupun kedekatan personal yang dimiliki,” kata Iqbal. (wld/saf/ipg)