Gus Yahya Terima Mandat Rais Aam PBNU untuk Dandani PKB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali membahas tentang penyelesaian berbagai persoalan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya Ketua Umum PBNU mengatakan, pertemuan di kediaman KH. Miftachul Akhyar Rais Aam PBNU ini untuk menerima mandat guna menyelesaikan permasalahan dengan PKB.

Mandat ini diberikan Rais Aam PBNU setelah sebelumnya, ratusan kaiai NU menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Senin (12/8/2024) kemarin.

Hasil pertemuan itu memunculkan kesepakatan untuk memberikan Mandat Tebuireng kepada Rais Aam PBNU untuk ndandani PKB.

“Saya mendapatkan perintah dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari Kiai Anwar Iskandar (Wakil Rais Aam PBNU) dan Pak Amin Husni (Wakil Ketua PBNU) tersebut,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menyampaikan, dirinya menerima masukan dari para kiai sepuh bahwa saat ini PKB sudah melenceng dari khittah awal pembentukannya.

PKB disebut sudah tidak lagi mewadahi aspirasi dari para warga NU. Padahal partai yang saat ini dipimpim Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dibentuk oleh NU dengan tujuan mewadahi aspirasi politik.

“Jadi tak tahu bahwa PKB ini didirikan oleh PBNU secara struktural melalui keputusan organisasi secara kelembagaan dan melalui konsolidasi struktural dari keseluruhan jajaran kepengurusan NU sampai ke bawah,” ungkapnya.

Gus Yahya melanjutkan, “Sehingga nilai-nilainya juga kita melihat di sana-sini ada ketidak selarasan dengan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya.”

Salah satu kemelencengan PKB yang disebut Gus Yahya adalah tidak adanya peran strategis dari Dewan Syuro di dalam internal PKB. Hal itu membuat Dewan Syuro tidak memiliki wewenang apapun dalam pembuatan keputusan.

“Ada satu masalah yang sangat mendasar sekurang-kurangnya yang saya kira bisa langsung dilihat bersama dan dirasakan yaitu di dalam PKB kedudukan Dewan Syuro telah dieliminasi sedemikian rupa. Sekarang nyaris tidak lagi memiliki wewenang apa pun di dalam pembuatan keputusan,” ucapnya.

Untuk itu, Gus Yahya telah mengumpulkan berbagai aspirasi dari para kiai untuk diagregasi guna membenahi PKB yang dianggap melenceng dari khittah awalnya.

Langkah tersebut akan ditujukan guna menghadapi Muktamar PKB. Gus Yahya menyatakan sedang mematangkan rumusan masalah tersebut.

“NU beserta struktur kepengurusannya sebetulnya memiliki tanggung jawab moral atas dinamika yang ada di dalam PKB itu supaya hal-hal yang dulu dijanjikan oleh NU kepada masyarakat ketika mendirikan PKB itu, ini betul-betul tertunaikan, betul-betul terwujud,” ungkapnya

Gus Yahya menegaskan, bahwa PBNU memiliki leverage untuk membuat PKB lebih memperhatikan nasihat yang berkembang dan bisa memberikan tekanan agar PKB memenuhi aspirasi dari para kiai NU.

Untuk diketahui, hubungan yang tidak baik antara PKB dan PBNU ini sudang berlangdung dalam 15 tahun terakhir atau sejak PKB dipimpin Muhaimin Iskandar.

“Ini berlangsung lama sudah lebih dari 15 tahun. Masalah di dalam hubungan PKB dan NU ini sudah lama sekali. Tapi selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang masif mengelolanya,” jelasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan di Kediaman Rais Aam PBNU kali ini adalah KH Anwar Mansyur Pengasuh Pesantren Lirboyo, KH Nurhadan Pengasuh Pesantren Sidogiri.

Selanjutnya KH Abdul Hakim Mahfudz Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Anwar Iskandar Wakil Rais Aam PBNU sekaligus Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri, KH Mutawakil Alallah Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong, serta sejumlah kiai lainnya yakni perwakilan kiai dari Indonesia timur dan Indonesia bagian barat. (wld/saf/ham)