DPW SI Audiensi dengan Pj Gubernur Jatim Bahas Pendidikan hingga Ekonomi Berkeadilan

Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam (DPW SI) Jawa Timur memggelar audiensi bersama Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi.

Mukhtasor Ketua DPW Syarikat Islam Jatim menyatakan, audiensi pada Rabu (26/6/2024) kemarin itu untuk membahas sinergi bersama Pemprov Jatim dengan tujuan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

“Kami memiliki pandangan bahwa kemerdekaan sejati baru dapat diraih bila suatu bangsa berpendidikan yang baik dan mandiri secara ekonomi,” kata Mukhtasor dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/6/2024).

Mukhtasor mengatakan, pada Kongres Nasional ke-41 di Surakarta tahun 2021, dengan tagline “Kembali ke Laweyan” mengajak seluruh anggota organisasi menunjukkan semangat perbaikan pendidikan politik umat dan ekonomi rakyat oleh Haji Samanhudi dan Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto.

Oleh sebab itu, pihak DPW SI Jatim menyampaikan lima isu strategis di bidang pendidikan dan ekonomi kepada Pj Gubernur Jatim sebagai saran kebijakan.

Pertama adalah mempercepat terbitnya peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan SMA Terbuka.

Mukhtasor menyebut hal ini merujuk pada kewajiban penyediaan pendidikan menengah oleh pemerintah berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017.

“Dan realitas, banyaknya siswa putus sekolah, santri pondok pesantren dan anak korban permasalahan keluarga yang belum menyelesaikan pendidikan menengah, saat ini SI Jawa Timur secara aktif menginisiasi pendirian SMA Terbuka di berbagai kabupaten/kota di Jatim,” tuturnya.

Kemudian poin kedua adalah membangun sektor riil yang kuat dan berdaya dengan memanfaatkan optimalisasi dana bergulir yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023.

Ketua DPW SI Jatim mengatakan sektor riil itu untuk mengangkat derajat hidup rakyat yang termarjinalkan seperti kaum petani, nelayan, dan pedagang kecil termasuk warung madura.

“Melalui pengembangan unit usaha mandiri, pelatihan dan pemantapan lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah dan/atau koperasi desa yang terbukti menjadi solusi bagi konsolidasi ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Selanjutnya pada point tiga adalah menguatkan pelaksanaan sistem resi gudang sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 untuk mengokohkan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, sehingga bukan lagi menjadi obyek diperdaya dan dipermainkan oleh kelompok kapitalis.

Berikutnya di poin empat adalah menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan kaum petani hingga nelayan dengan mengembangkan pendidikan ekonomi berbasis pemanfaatan teknologi dan usaha yang ramah lingkungan.

Pada poin lima, DPW SI minta Pemprov Jatim memantapkan usaha pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2018.

“Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kualitas dan kemudahan akses pasar domestik atau ekspor. Serta memfasilitasi pembiayaan usaha bebas riba, sehingga UMKM mampu berkembang dan berdaya saing tinggi,” tandas Mukhtasor. (wld/saf/ipg)